JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., melakukan Kunjungan Kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Rabu, 16 April 2025 sore. 

Ia diterima langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Dalam kunjungannya itu, Jateng mendapatkan alokasi bantuan renovasi 500 unit rumah bagi warga miskin dari kementerian PKP.

Menurutnya, bantuan yang diprioritaskan bagi warga Jateng yang masuk kategori miskin ekstrem ini selaras dengan program Pemprov Jateng untuk terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari Kementerian (PKP). Jika dihitung, kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," ucapnya di sela kunjungan tersebut. 

Terkait data warga yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah, Gubernur menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

"Seminggu lagi pun siap untuk disurvei," ucapnya. 

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur. Sampai dengan Desember 2024, tercatat ada sebanyak 1.022.113 unit RTLH. Guna menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menginginkan adanya pemeriksaan by name by address untuk semua penerima bantuan renovasi rumah, sehingga program ini tidak salah sasaran.

Ia menjelaskan, bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Provinsi Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di 4 Provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma atau Aguan, berharap rumah yang mendapatkan bantuan renovasi adalah rumah milik pribadi, sehingga nantinya tidak akan ada sengketa saat rumah sudah selesai diperbaiki.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa ke depannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukannya untuk permukiman," ucapnya.