Foto : Medianto (Humas Jateng)
Foto : Medianto (Humas Jateng)
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun daerah, melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta Bunda Literasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan TP PKK, Bunda Literasi, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, serta Pembukaan Orientasi dan Pelatihan Paralegal Tahun 2025 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 21 April 2025.
Wagub menegaskan pentingnya peran TP PKK dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, khususnya dalam upaya menekan perkawinan usia anak yang jumlahnya masih cukup tinggi.
“Masih ada 7.903 kasus perkawinan anak. Sebanyak 1.821 di antaranya anak laki-laki, sisanya perempuan. Kalau menikahnya di usia anak, bagaimana perempuan ini nantinya bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya?” jelasnya.
Perkawinan usia anak membawa banyak dampak negatif. Beberapa di antaranya hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan (khususnya bagi anak perempuan), ekonomi yang belum siap menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melahirkan dalam usia muda berisiko menyebabkan keguguran, kematian bagi ibu maupun anak, serta stunting.
“Kita juga harus jadi garda terdepan dalam memberi perlindungan terhadap kaum perempuan, anak, dan disabilitas yang ada di Jateng,” ucapnya.
Wagub menegaskan perlu adanya langkah konkret untuk mendampingi para remaja agar tetap bisa mengakses pendidikan, meskipun mereka sudah menikah di usia muda.
“Perlu terobosan. 7.903 (kasus) ini harus kita kawal, jangan sampai mereka tidak mendapat pendidikan yang baik," ucapnya.
Selain itu, gerakan relawan paralegal yang dikukuhkan baru-baru ini juga akan diperkuat guna memberikan perlindungan kepada anak, perempuan, dan para penyandang disabilitas. “Paralegal juga kita gerakkan lebih masif lagi. Bukan hanya di 35 Kabupaten/Kota, tetapi juga didistribusikan ke kecamatan dan desa masing-masing,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga meminta semua pihak memaknai semangat Hari Kartini. Ia mengajak seluruh kader perempuan di Jateng untuk mewarisi semangat juang tokoh emansipasi wanita asal Jepara itu.
“Kartini bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi sosok yang mendunia. Maka kita sangat berharap, perempuan-perempuan Jateng dapat mewarisi semangat Kartini yang hebat dan visioner,” pungkasnya.
Acara ini juga menjadi momentum penting bagi Hj. Nawal Arafah Yasin, M.S.I., yang secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Jawa Tengah sekaligus Bunda Literasi.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah disusul dengan penyerahan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bunda Literasi, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bunda Literasi serta Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun daerah, melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta Bunda Literasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan TP PKK, Bunda Literasi, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, serta Pembukaan Orientasi dan Pelatihan Paralegal Tahun 2025 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 21 April 2025.
Wagub menegaskan pentingnya peran TP PKK dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, khususnya dalam upaya menekan perkawinan usia anak yang jumlahnya masih cukup tinggi.
“Masih ada 7.903 kasus perkawinan anak. Sebanyak 1.821 di antaranya anak laki-laki, sisanya perempuan. Kalau menikahnya di usia anak, bagaimana perempuan ini nantinya bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya?” jelasnya.
Perkawinan usia anak membawa banyak dampak negatif. Beberapa di antaranya hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan (khususnya bagi anak perempuan), ekonomi yang belum siap menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melahirkan dalam usia muda berisiko menyebabkan keguguran, kematian bagi ibu maupun anak, serta stunting.
“Kita juga harus jadi garda terdepan dalam memberi perlindungan terhadap kaum perempuan, anak, dan disabilitas yang ada di Jateng,” ucapnya.
Wagub menegaskan perlu adanya langkah konkret untuk mendampingi para remaja agar tetap bisa mengakses pendidikan, meskipun mereka sudah menikah di usia muda.
“Perlu terobosan. 7.903 (kasus) ini harus kita kawal, jangan sampai mereka tidak mendapat pendidikan yang baik," ucapnya.
Selain itu, gerakan relawan paralegal yang dikukuhkan baru-baru ini juga akan diperkuat guna memberikan perlindungan kepada anak, perempuan, dan para penyandang disabilitas. “Paralegal juga kita gerakkan lebih masif lagi. Bukan hanya di 35 Kabupaten/Kota, tetapi juga didistribusikan ke kecamatan dan desa masing-masing,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga meminta semua pihak memaknai semangat Hari Kartini. Ia mengajak seluruh kader perempuan di Jateng untuk mewarisi semangat juang tokoh emansipasi wanita asal Jepara itu.
“Kartini bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi sosok yang mendunia. Maka kita sangat berharap, perempuan-perempuan Jateng dapat mewarisi semangat Kartini yang hebat dan visioner,” pungkasnya.
Acara ini juga menjadi momentum penting bagi Hj. Nawal Arafah Yasin, M.S.I., yang secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Jawa Tengah sekaligus Bunda Literasi.
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah disusul dengan penyerahan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bunda Literasi, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bunda Literasi serta Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
Berita Terbaru