SALATIGA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk tim khusus untuk menyiapkan role model (percontohan) dan roadmap (alur/panduan) penanganan dan pengolahan sampah di wilayahnya.

Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, dalam dua sampai tiga bulan ke depan, contoh yang dibuat itu sudah ada dan siap direplikasi di daerah-daerah.

"Sampah kita bahas. Kita sudah bentuk tim, minimal dalam tiga bulan, kita sudah punya roadmap untuk darurat sampah di daerah kita," ucapnya di sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Keresidenan Semarang Raya di Aula Kaloka Sekretariat Daerah Kota Salatiga pada Selasa, 22 April 2025.

Pengolahan sampah di sejumlah daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya dengan sistem refuse derived fuel (RDF) atau pengelolaan sampah menjadi bahan bakar dengan jumlah di bawah 200 ton/hari, atau sistem pengelolaan sampah regional dengan total sampah yang dikelola mencapai 1.000 ton/hari.

Gubernur menyampaikan, darurat sampah di Jawa Tengah merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan. Belum lama ini, ia bahkan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas masalah tersebut. 

Nantinya akan ada arahan langsung dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan sampah. Akan tetapi, sebelum itu Gubernur berinisiatif untuk menjemput bola dengan mulai memilah-milah mana yang menjadi kewenangan provinsi ataupun kabupaten/kota.

"Wilayahnya Pak Ngesti (Bupati Semarang) itu salah satu yang menjadi perhatian provinsi. Saya lihat ternyata anggaran untuk sampah di kabupaten/kota itu kecil," ujarnya.

Gubernur mengungkapkan, sudah banyak investor dari dalam dan luar negeri yang menawarkan strategi pengolahan sampah dengan berbagai metode. Sejauh ini, pihaknya masih menyerahkan pembahasan kepada tim khusus yang telah dibentuk.