Foto : Ebron (Humas Jateng)
Foto : Ebron (Humas Jateng)
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, membuka Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi) di Hotel Patra Jasa Semarang pada Senin, 28 April 2025.
Pada kesempatan itu, Wagub menyampaikan, Adeksi memiliki peran dalam membangun kekompakan dan menjaga sinergisitas dengan eksekutif. Kolaborasi yang terbangun ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hal ini dapat mempercepat realisasi program pembangunan yang telah dirancang.
"Harus ada keseriusan, semoga ada hasil perubahan dan kemajuan kota melalui DPRD Kota seluruh Indonesia," ucapnya.
Wagub menyebut, banyak isu atau permasalahan yang muncul dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu persoalan yang membutuhkan kolaborasi dari eksekutif dan legislatif adalah masalah sampah.
"Permasalahan sampah ini jadi isu yang belum surut, apalagi di perkotaan yang lahannya tidak luas. Masyarakat di perkotaan secara pendidikan lebih baik, masyarakatnya lebih maju, sehingga untuk membangun kesadaran dari rumah ke rumah, harus dibangun dari tingkat perkotaan,” paparnya.
Maka dari itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan DPRD. Sebab, dibutuhkan peraturan daerah (Perda) yang disepakati antara DPRD dengan lembaga eksekutif.
Ketua Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi), Sigit K. Yunianto, menambahkan, asosiasi ini akan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan nasional.
"Kami juga menjembatani aspirasi DPRD kota dalam menghadapi perubahan regulasi nasional, di antaranya UU Cipta Kerja, serta isu penting lain terkait otonomi daerah," katanya.
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, membuka Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi) di Hotel Patra Jasa Semarang pada Senin, 28 April 2025.
Pada kesempatan itu, Wagub menyampaikan, Adeksi memiliki peran dalam membangun kekompakan dan menjaga sinergisitas dengan eksekutif. Kolaborasi yang terbangun ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hal ini dapat mempercepat realisasi program pembangunan yang telah dirancang.
"Harus ada keseriusan, semoga ada hasil perubahan dan kemajuan kota melalui DPRD Kota seluruh Indonesia," ucapnya.
Wagub menyebut, banyak isu atau permasalahan yang muncul dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu persoalan yang membutuhkan kolaborasi dari eksekutif dan legislatif adalah masalah sampah.
"Permasalahan sampah ini jadi isu yang belum surut, apalagi di perkotaan yang lahannya tidak luas. Masyarakat di perkotaan secara pendidikan lebih baik, masyarakatnya lebih maju, sehingga untuk membangun kesadaran dari rumah ke rumah, harus dibangun dari tingkat perkotaan,” paparnya.
Maka dari itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan DPRD. Sebab, dibutuhkan peraturan daerah (Perda) yang disepakati antara DPRD dengan lembaga eksekutif.
Ketua Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi), Sigit K. Yunianto, menambahkan, asosiasi ini akan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan nasional.
"Kami juga menjembatani aspirasi DPRD kota dalam menghadapi perubahan regulasi nasional, di antaranya UU Cipta Kerja, serta isu penting lain terkait otonomi daerah," katanya.
Berita Terbaru