SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di ruang kerjanya pada Selasa, 29 April 2025.

Pertemuan ini membahas mengenai audit atau penilaian terhadap kabupaten dan kota terkait pemenuhan HAM, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan. Diketahui, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah yang terpilih menjadi pilot project atau proyek percontohan nasional dalam penilaian tersebut.

“Kami bersyukur, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya yang dinilai adalah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah,” ucap Wagub.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal proses penilaian tersebut untuk memastikan hak dasar masyarakat sudah terpenuhi dengan baik.

“Kami senang dan akan ikut mengawal, termasuk nanti kita harus memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo terkait HAM,” ujarnya.

Penilaian ini menjadi langkah baru yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI untuk menilai implementasi empat hak dasar di daerah, yakni hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.

Wagub menekankan pentingnya kehadiran Komnas HAM sebagai mitra pengawasan dalam mengawal berbagai program di sektor-sektor tersebut, utamanya terkait pemenuhan hak asasinya.

Tahun ini, hanya dua kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai pilot project, yaitu Wonosobo di Jawa Tengah dan Manggarai di Nusa Tenggara Timur.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan, Wonosobo dipilih sebagai proyek percontohan karena dinilai memiliki keunggulan. Ia mengatakan, pembentukam Komisi Hak Asasi Manusia Tingkat Daerah menjadi salah satu alasannya. Keberadaan komisi ini menjadi landasan kuat untuk memilih Wonosobo sebagai model nasional audit HAM.

“Tahun lalu kami sudah audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan tahun ini kami akan melakukan penilaian lapangan pada Juli. Hasilnya akan diumumkan pada Hari HAM, Desember mendatang,” katanya.

Proses audit akan melewati beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi dari pemerintah daerah yang diaudit. Hasil akhirnya, berupa skor dan rekomendasi yang bertujuan memperkuat implementasi HAM di daerah.

“Tujuan kami bukan untuk mempermalukan, melainkan mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” ucap Anis.