SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan peran ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya merawat lingkungan.

"Problem yang kita hadapi juga masalah lingkungan. Permasalahan ini butuh pendekatan dari sisi keagamaan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dalam acara Halalbihalal dan Halaqah Ulama yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Sekda mengatakan, masih ada banyak permasalahan lingkungan di Jateng yang perlu penanganan bersama, di antaranya abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir di daerah pantai utara (pantura). 

Maka dari itu, Pemprov Jateng membutuhkan peran alim ulama untuk menyampaikan maupun mengedukasi masyarakat terkait dengan upaya untuk menjaga lingkungan.

Sekda mencontohkan, perilaku membuang sampah sembarangan menurut agama merupakan tindakan tidak benar. Sebab, perilaku tersebut merugikan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus diedukasi, baik oleh pemerintah maupun ulama.  

Sementara itu, Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menerangkan, organisasi yang dipimpinnya adalah mitra pemerintah dan pengayom umat. 

"Para ulama terutama di MUI tidak boleh lari dari tanggung jawab kebangsaan. Detailnya diprogramkan menyesuaikan kebutuhan daerah," katanya.

Kemitraan dengan pemerintah dilakukan dalam rangka kebersamaan untuk kebaikan. Tentunya dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat sipil diharapkan berbagai permasalahan yang ada bisa diselesaikan. 

Ia berharap, organisasinya mampu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat.