JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pengharaan tersebut diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam acara Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-54 di Gedung ANRI, Jakarta pada Kamis, 22 Mei 2025.

Kedua penghargaan yang diraih oleh Pemprov Jateng, yakni Peringkat Satu kategori Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi, serta Penganugerahan Memori Kolektif Bangsa (MKB) Tahun 2025 terhadap Arsip Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah sebagai Pionir PKK Nasional.

"Arsip-arsip ini merupakan legacy (warisan) sejarah yang patut kita uri-uri (lestarikan) budayanya," ucap Gubernur usai menerima penghargaan.

Ia menjelaskan, kearsipan merupakan bagian penting dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya arsip-arsip tersebut, perkembangan dari sebuah pembangunan dapat dilihat dan didokumentasikan. Tak hanya itu, arsip juga bisa menjadi salah satu acuan untuk menentukan kebijakan di masa depan.

"Ini sangat penting. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Dengan arsip yang lengkap, kita akan melihat suatu legacy masa lalu, untuk menjadikan masa depan yang lebih baik," katanya.

Gubernur menyampaikan, tugas aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jateng dan kabupaten/kota adalah kerja dengan ikhlas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Dengan adanya upaya pengarsipan yang baik, maka generasi penerus dapat melihat dan mempelajari hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya.

Maka dari itu, pengelolaan arsip di Jawa Tengah akan terus ditingkatkan, termasuk mendorong adanya transformasi digital. Saat ini, digitalisasi arsip-arsip penting juga sudah mulai dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tidak hanya Pemprov Jateng yang menerima penghargaan dalam Peringatan Hari Kearsipan, tetapi dua daerah di Jateng juga menerima penganugerahan MKB Tahun 2025. 

Pertama, Kota Surakarta yang menerima penghargaan MKB untuk Arsip Perjalanan Karier Waldjinah Maestro Keroncong Indonesia (1967-2022) dan Arsip Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta (1953-1977). Kedua, Kabupaten Pekalongan untuk Arsip Koperasi Batik Pekajangan (1939-2022): Perjuangan Ekonomi Sosial Pengusaha Bumiputra.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahma Nur Hayati, menjelaskan, pengelolaan kearsipan di Jateng memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya kebijakan 4 pilar kearsipan, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas, Pergub Klasifikasi Arsip, Pergub Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Pergub Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD). 

Kemudian, sumber daya arsiparis (orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan) yang kompeten, serta sudah ditetapkannya Khasanah Arsip Statis yang dimiliki Pemprov Jateng sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) dan Memory of the World (MOW) atau Memori Kolektif Dunia.

Beberapa arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB adalah Arsip Prof. dr. R. Soeharso, Arsip Infrastruktur Pendidikan pada Zaman Kolonial, dan Arsip Transmigrasi. Pada tahun 2024, UNESCO menetapkan Arsip Prof. dr. R. Soeharso sebagai Memory of the World (MOW) serta diberikan apresiasi sebesar 20.000 dolar.

Sementara Arsip PKK Jawa Tengah sebagai Pionir PKK Nasional yang baru saja ditetapkan sebagai MKB oleh ANRI, terdiri dari beberapa media rekam, di antaranya Arsip Tekstual sebanyak 63 berkas, Arsip Foto 18 lembar dan 30 Album Foto, serta Arsip Media Baru berupa 2 file rekaman wawancara.

"Pembinaan dan pengelolaan arsip tetap dilakukan dan diimplementasikan. Tujuannya untuk mengamankan, menyelamatkan, dan melestarikan arsip di Jawa Tengah.  Dengan begitu, (arsip-arsip yang ada) dapat menjadi Memori Kolektif Bangsa (MKB) dan nantinya menjadi Memory of the World (MOW)," ucap Ka Dinas Arpus.

Ia menambahkan, tentunya dibutuhkan berbagai upaya untuk menunjang pengelolaan arsip di Jateng. Beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain peningkatan kompetensi arsiparis, infrastruktur pendukung, serta komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi, dalam mengupayakan peningkatan layanan kearsipan di provinsi ini.