WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Sebab, sekolah tersebut rencananya bakal beroperasi pada Juli 2025 mendatang.

"Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program pemerintah pusat. Masing-masing kabupaten sudah mengajukan (lokasi sekolah) dan sudah dilakukan verifikasi," ucapnya saat mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Kabupaten Wonosobo pada Minggu, 1 Juni 2025.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, pada tahun 2025 ada 100 titik Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Indonesia. Diketahui, sebanyak 63 titik sudah meneken kontrak. Adapun renovasi bangunan ditargetkan untuk operasional di bulan Juli 2025, dengan daya tampung sekitar 247 rombel atau sebanyak 6.105 siswa. 

Sementara sisanya, sekitar 37 titik masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan target renovasi bangunan dimaksimalkan selesai pada Juli 2025.

Khusus di Jawa Tengah, titik yang sudah meneken kontrak, antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof. Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.

Sebagai informasi, Sentra Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) adalah unit pelayanan yang menyediakan berbagai layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan layanan lainnya. 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden, Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. 

Nantinya, Sekolah Rakyat ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu yang miskin dan miskin ekstrem. Selain itu, anak-anak berpotensi putus sekolah atau mungkin yang tidak melanjutkan sekolah juga menjadi sasaran program ini.

"Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai inpres (instruksi presiden), gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari Presiden," katanya.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga sedang menjalankan program Sekolah Kemitraan dengan SMA/SMK swasta di wilayahnya pada tahun 2025.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya. Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ratusan sekolah itu, terdiri dari 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jateng. 

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga sudah memiliki 3 SMK Boarding Jateng (Pati/Purbalingga/Kota Semarang) dan 15 SMK Semi Boarding di beberapa daerah yang juga diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan tidak mampu.