SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pengangguran terbuka di wilayahnya. Sebab, berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini per Februari 2025 masih sebesar 4,33%.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, salah satu terobosan untuk mengurangi angka TPT adalah menggunakan desa sebagai basis data. Tujuannya untuk mengetahui data pengangguran secara rinci, baik nama maupun alamat, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.

"Kemudian kita intervensi programnya dari dinas-dinas provinsi terkait, termasuk dari kementerian masuk ke sana," ucap Gubernur usai memimpin Rapat Koordinasi terkait Ketenagakerjaan di kantornya pada Senin, 2 Juni 2025.

Intervensi program ini nantinya akan melibatkan sejumlah stakeholder, yang berfokus pada produk unggulan desa, peluang kerja bagi petani, ekonomi kreatif desa, dan sebagainya.

Tak hanya itu, peningkatan sumber daya manusia dari hulu ke hilir juga diupayakan. Skema ini akan dilakukan dengan adanya sekolah vokasi dan pengoptimalan Balai Latihan Kerja (BLK). Maka dari itu, link and match dengan perusahaan dan kebutuhan serapan tenaga kerja sangat diperlukan.

Gubernur juga mendorong agar program magang kerja di luar negeri, seperti Jepang dan negara lainnya terus ditingkatkan. Selain itu, Pemprov Jateng juga masih berupaya menarik lebih banyak proyek strategis nasional (PSN) ke wilayahnya, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. 

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyampaikan, sudah ada investasi yang membutuhkan tenaga kerja cukup besar, terutama investasi pada sektor padat karya. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi TPT di Jateng.

Ia mengatakan, sebenarnya link and match dengan hard skill atau kemampuan tenaga kerja di Jateng sudah cukup baik. Akan tetapi, dalam beberapa hal masih terkendala dengan soft skill atau keterampilan, daya tahan pekerja, dan sebagainya.   

"Ada juga yang terkendala dengan jarak, terus ada juga kaitannya dengan upah. Ini yang harus kita tangani bersama," katanya.

Terkait peningkatan dan perluasan magang ke luar negeri, Ka Disnakertrans menyampaikan, Jepang memiliki potensi besar menjadi negara tujuan. Beberapa negara lain yang juga berpotensi, antara lain Korea Selatan, Jerman, Polandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. 

Selain itu, ada pula negara-negara tujuan lain, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan, serta negara-negara di Timur Tengah.

"Jepang itu potensinya sangat besar. Tuntutannya adalah bahasa, budaya, dan fisik. Di sana berbeda dengan Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, ke depan harus ada sinkronisasi program antara Disnakertrans dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, untuk membekali anak didik dengan kelas bahasa sesuai identifikasi minat anak bekerja ke luar negeri. Pembekalan itu dapat dilakukan dengan pembelajaran di luar mata pelajaran biasa.

"Itu bisa kerja sama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan SO (Sending Organization/lembaga perantara resmi). Biasanya yang mau magang itu dapat materi bahasa 6 bulan di BLK, kalau sudah ada dasar itu dari sekolah, maka tinggal pemantapan saja, tidak perlu waktu lama di BLK," ucap Ka Disnakertrans.