SEMARANG - Berbagai elemen masyarakat memberikan apresiasi terhadap 100 hari kerja Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen. Sebab, selama rentang waktu tersebut, sudah banyak kebijakan dan program inovatif yang digulirkan oleh keduanya. 

Dari 136 program yang dijanjikan selama kampanye, sebanyak 38 program atau 28% program di antaranya telah terlaksana, sebanyak 73 program atau 54 % program sudah dianggarkan pada tahun 2025, sedangkan sisanya masih dalam proses perencanaan.

Sejumlah program yang sudah terlaksana, antara lain program Dokter Spesialis Keliling (Speling), Sekolah Kemitraan dengan SMA/SMK swasta untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa miskin, mengembalikan status Bandara Ahmad Yani dan Bandaea Adi Soemarmo menjadi bandara internasional, program desalinasi yang mampu mengolah air payau menjadi air tawar layak minum, pesantren obah, penurunan tarif BRT Trans Jateng menjadi Rp1.000, pembentukan koperasi buruh, kartu zilenial, Kecamatan Berdaya, pembentukan forum kolaboratif dengan berbagai elemen, dan lainnya. 

Tak pelak, berbagai capaian ini menuai apresiasi dari sejumlah pihak, mulai dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, maupun stakeholder terkait. 

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wijayanto, mengatakan, 100 hari sebenarnya waktu yang terlalu singkat untuk menghitung lima tahun ke depan. Akan tetapi, kepemimpinan Gubernur dan Wagub sudah menunjukkan komitmen bersama dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama mengurus permasalahan daerah.

“Satu hal yang tampak menonjol dari Pemprov Jateng dalam penilaian kita, adalah spirit kolaborasi dari Pemprov ini luar biasa," ucapnya dalam Diskusi Publik Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Jawa Tengah, di Ruang Sidang Senat Fisip Undip pada Senin, 2 Juni 2025.   

Ia mengatakan, baru di era Gubernur ini, Pemprov Jateng melibatkan 44 perguruan tinggi. Oleh karena itu, Undip sebagai salah satunya pihak yang diajak bekerja sama merasa sangat bangga dengan adanya hal tersebut. Kerja sama antara Pemprov Jateng dengan Undip ini menghasilkan adanya program desalinasi. 

"Ini sangat penting dan relevan untuk mengatasi problem kelangkaan air bersih di daerah pesisir di Jateng," terangnya.

Wijayanto menambahkan, proyek desalinasi air itu menjadi salah satu dari 27 program kerja sama Undip dengan Pemprov Jateng. Harapannya, semangat dalam menjalankan berbagai program nantinya bisa terus dipertahankan, karena Jateng terlalu besar untuk dikelola sendiri. 

"Menurut saya, itu menjadi credit point yang perlu mendapat benang merah bagi Pemprov Jateng," ucapnya. 

Ia membeberkan, Gubernur dan Wagub Jateng sudah memulai dengan slogan yang baik, yaitu Ngopeni, Ngelakoni. Itu merupakan cara komunikasi yang njawani, dan bisa merasuk ke benak warga Jateng. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menilai, selama 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng sudah menunjukkan kepemimpinan yang responsif. Berbagai persoalan di masyarakat yang menghambat kinerja pelayanan publik dapat ditindaklanjuti dengan baik. 

Pihaknya memuji aksi cepat yang dilakukan oleh Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan keduanya, dalam merespon berbagai aduan dari masyarakat. 

Khusus di sektor pendidikan, ia menilai, Pemprov Jateng telah memberikan pelayanan yang baik, seperti halnya kendala-kendala yang dihadapi calon siswa baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Persoalan yang muncul bisa langsung ditindaklanjuti dan diselesaikan. 

"Indikatornya sederhana, bahwa pengaduan-pengaduan yang paling banyak kami terima itu di pendidikan, tetapi juga semuanya selesai dalam jangka waktu yang memang cepat," katanya dalam Diskusi Evaluasi 100 Hari Gubernur Jawa Tengah, di Kantor PW Muhammadiyah Jateng pada Selasa, 3 Juni 2025. 

Sementara di bidang infrastruktur jalan, Farida memuji aksi Gubernur yang bergerak cepat dalam menangani persoalan jalan rusak di berbagai kabupaten/kota saat mudik Lebaran 2025. 

Sama halnya dengan sektor ketenagakerjaan. Berbagai masalah tentang pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR) berhasil direspons dengan cepat. Pemprov Jateng mampu menjadi mediator antara buruh dan pengusaha dalam menyelesaikan pencairan THR. 

Saat ini, Pemprov Jateng juga memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian usaha, bahkan pemerintah aktif melakukan jemput bola, dengan membuka gerai pelayanan di kabupaten/kota. 

Lebih lanjut, Ombudsman Jateng mendorong capaian positif di 100 hari kerja Gubernur dan Wagub ini, bisa terus dipertahankan. Guna menunjang hal tersebut, tentunya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga harus diperkuat. 

Ketua Bidang Studi dan Advokasi Publik Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jateng, Cahyo Seftyono, menyatakan, berdasarkan survei yang dilakukan, 11 program prioritas yang digulirkan oleh Gubernur dan Wagub dinilai oleh publik sudah berjalan dengan baik. 

Cahyo menjelaskan, survei daring tersebut melibatkan 529 responden, terdiri dari laki-laki 73,50% dan perempuan 26,50%, dengan rentang usia mulai dari 17-65 tahun. 

"Kinerja dari Gubernur dan Wakil Gubernur secara umum, dari 11 program prioritas pembangunan itu mayoritas sudah berjalan dengan sangat baik," tuturnya 

Ia menggarisbawahi, beberapa program yang mendapatkan atensi tinggi dari masyarakat, yakni program di sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Percepatan Pendapatan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, mengatakan, gaya kepemimpinan Gubernur memang lebih menekankan pada aksi dan kinerja, tidak hanya berorientasi pada viralitas dan personal branding.

Nantinya, pelayanan publik akan semakin diperkuat dengan mengoptimalkan kanal aduan Lapor Gub yang buka selama 24 jam. Ketika ada masalah, masyarakat dapat melapor sehingga bisa segera ditindaklanjuti. 

Rencananya, akan ada layanan Call Center 24 Jam. Nantinya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng memiliki kanal aduan yang bisa diakses oleh masyarakat luas. 

Saat ditemui di lokasi berbeda, Gubernur Jateng mengatakan, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan kebersamaan dari berbagai elemen masyarakat. 

"Seratus hari ini adalah evaluasi, memang ada yang kurang maksimal, tapi akan kita maksimalkan kembali. Prinsipnya, dalam membangun Jawa Tengah tidak boleh ada ego sektoral, harus bersama-sama," katanya. 

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan. Ia mengatakan, permasalahan sosial yang ada di masyarakat merupakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan dalam 100 hari kepemimpinannya. 

"Peningkatan pelayanan masyarakat, keterbukaan informasi publik, dan pembangunan harus kita genjot lagi, sehingga 100 hari merupakan evaluasi untuk ditingkatkan di hari-hari berikutnya," katanya.