SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya tetap menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. 

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus untuk memperkuat penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Berdasarkan hasil SPI tahun 2024, Jawa Tengah meraih skor tertinggi tipe provinsi besar, yakni 79,5 poin. Angka ini bahkan melampaui indeks integritas nasional 2024 yang mencatatkan skor 71,53. Sementara itu, survei MCP di Pemerintah Provinsi Jateng pada tahun 2025 menunjukkan angka 96, dari rentang tertinggi skor 100. 

"Ini adalah angka untuk mengukur pencegahan korupsi, tujuannya (untuk) melakukan pemantauan dan implementasi pencegahan korupsi. Tentu ini bukan tujuan akhir kami, yang penting implementasi untuk menjaga integritas di lapangan," ucap Sekda saat menjadi pembicara dalam Dialog Antikorupsi di Studio TVRI Semarang pada Kamis, 21 Agustus 2025. 

Sekda menegaskan, dibutuhkan keterlibatan dari masyarakat untuk mewujudkan budaya antikorupsi. Terlebih, Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng memiliki misi adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan pemerintahan, yang artinya membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. 

"Keberhasilan skor tinggi pada MCP dan SPI, tidak lepas dari peran masyarakat yang bersinergi untuk membangun integritas di semua lini," ujarnya.

Oleh karena itu, Sekda mengapresiasi peran Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak Api) Jawa Tengah yang secara intens terus melakukan penyuluhan antikorupsi.  

"Integritas layaknya bintang yang bersinar, semakin banyak yang menyebarkan penyuluhan antikorupsi, integritas akan menyala terang," katanya. 

Deputi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan, masyarakat berperan penting dalam mewujudkan trisula peran KPK atau tiga strategi utama pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. 

Dalam kurun waktu satu tahun, setidaknya ada 6.000 laporan masuk dari masyarakat, akan tetapi yang signifikan dengan tindakan korupsi hanya sekitar 2.000 laporan. Ia menyampaikan, pada akhirnya hanya ada sekitar 200 kasus yang dapat ditangani oleh KPK.

"Banyak laporan masyarakat yang masuk tidak pas dengan peran KPK. Masyarakat yang mau berkontribusi untuk budaya antikorupsi akan diajari oleh KPK, sehingga KPK punya agen di daerah yang bisa mewakili perannya, dalam melaksanakan pendidikan maupun pencegahan," ucap Wawan.

Sebelumnya, dialog serupa juga dilaksanakan di Auditorium RRI Semarang dengan menghadirkan masyarakat dan mahasiswa. Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno; Deputi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto; dan Ketua Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional, Yudi Ismono.