SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengakselerasi pendirian dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. 

"Per 24 Agustus 2025, (SPPG) yang sudah operasional di Jawa Tengah (ada sebanyak) 877 SPPG, dari target 3.228 (unit)," ucap Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SPPG se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Adapun dari total 877 SPPG yang sudah beroperasi, sebanyak 22 unit dikelola oleh TNI, 5 unit dikelola pondok pesantren, 848 unit dikelola oleh mitra, dan 2 unit dikelola Polri. 

Sekda mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat program MBG di Jateng sudah mencapai 2,7 juta penerima dari target 9,6 juta orang.

"Ini baru 28,14 persen, di antaranya untuk 2,48 juta siswa, ibu hamil sebanyak 32.466 orang, ibu menyusui 35.965 orang, dan balita 52.217 orang," ucapnya.

Sejauh ini, Pemprov Jateng sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi aset-aset pemerintah daerah yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi SPPG. 

"Ini kita sudah mengusulkan 134 titik. Sudah dilakukan survei dari Badan Gisi Nasional (BGN) sebanyak dua kali, di 12 kabupaten pada 34 titik. Hasilnya 24 (aset dinilai) layak dan 10 titik tidak layak," katanya.

Sekda menginginkan, pendirian SPPG diprioritaskan di daerah-daerah yang secara infrastruktur atau akses sulit dijangkau. 

"Karena mereka (penerima manfaat), yang secara kriteria mungkin lebih membutuhkan," katanya.

Selain untuk pemenuhan gizi, percepatan pendirian SPPG juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, Pemprov Jateng mengupayakan kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan para mitra untuk mengakselerasi percepatan pendirian SPPG.

Harapannya, pendirian SPPG memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat di sekitarnya, baik dalam bentuk suplai bahan baku makanan, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya.