JAKARTA – Sebanyak 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 3 Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, siap menjalankan program Pendidikan Dokter Spesialis atau Hospital Based Specialist Education. Hal ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah dokter spesialis yang ada di Jateng dan Indonesia. 

Pada kesempatan itu, Direktur RSUD dr. Moewardi, dr. Zulfachmi Wahab, menyatakan bahwa program Hospital Based Specialist Education menjadi terobosan penting bagi dunia kesehatan. 

“Selama ini pendidikan spesialis hanya dilakukan oleh universitas. Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jateng punya 7 rumah sakit yang siap mendukung percepatan ini,” ucapnya dalam acara The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Hotel Raffles, Jakarta pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Adapun 7 rumah sakit milik Pemprov Jateng yang dimaksud, yakni RSUD dr. Moewardi (Surakarta), RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr. Rehatta (Jepara), RSJD dr. Amino Gondohutomo (Kota Semarang), RSJD dr. Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr. R.M. Soedjarwadi (Klaten), dan RSUD dr. Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Kota Semarang).

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa Pemprov Jateng menyambut baik dan mendukung penuh program Hospital Based Specialist Education. Dengan menerapkan program tersebut, maka ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, bisa bertambah, sehingga hal ini mampu mendukung peningkatan layanan kesehatan di Jateng.

“Hari ini penyamaan persepsi dengan narasumber internasional. Kami di Jateng sudah ada 2 rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto,” katanya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa transformasi kesehatan sangat penting dilakukan, agar seluruh masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ia mencontohkan, salah satunya layanan operasi jantung bypass.

“Di akhir 2022, hanya ada 9 rumah sakit yang bisa melakukan operasi itu (bypass). Mereka harus menunggu beberapa bulan untuk operasi. Per kemarin sudah ada 25 Provinsi (yang bisa melakukan operasi bypass). Harapannya (pada tahun) 2027, (layanan ini) sudah (tersedia di) 34 Provinsi, jadi nggak harus antri untuk dapat layanan operasi bypass jantung,” ucapnya.

Dalam konferensi ini, juga dilakukan penyerahan Sertifikat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pendidikan dari Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) International, kepada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama. Selain itu, ada pula penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pemerataan layanan kesehatan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap jumlah tenaga spesialis bisa meningkat secara signifikan, sehingga kesenjangan layanan medis di berbagai daerah dapat diminimalkan, dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia bisa lebih merata.