SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong pengembangan dan penguatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayahnya. Sebab, sejak usia dini anak-anak harus mulai diajarkan terkait pendidikan karakter.  

Pada tahun 2025, angka partisipasi PAUD di Jateng mencapai 53%, atau lebih tinggi dibanding nasional (47%). Meskipun capaiannya cukup baik, tetapi angka itu masih perlu terus ditingkatkan. 

Hal itu disampaikan oleh Sekda saat membuka Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara (DPD PP) PAUD Jawa Tengah 2025, di Wisma Universitas PGRI Semarang pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Ia mengatakan, mengajar anak-anak PAUD tidaklah mudah, tentunya dibutuhkan inovasi dan kreatifitas dari para pendidiknya. Apalagi, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kegiatan belajar mengajar perlu menyesuaikan kebutuhan mereka. 

"Karakteristik anak-anak kita, di Pemalang, Solo, Banyumas berbeda-beda. Itu karena kultur budayanya berbeda-beda juga, sehingga inovasi cara mendidiknya juga pasti berbeda," ucap Sekda.

Ketua DPD PP PAUD Jawa Tengah, Indah Sumarno, mengatakan, selaras dengan kebijakan nasional, organisasi ini ingin memastikan terpenuhinya hak-hak setiap anak usia dini di Jateng. Sebab, anak-anak yang berada di PAUD adalah calon pemimpin, ilmuwan, dan pekerja terampil yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045 nanti.  

"Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD," katanya.

Indah menekankan, PAUD bukan tempat penitipan anak, melainkan pusat stimulasi holistik yang membentuk kecerdasan, karakter kuat, serta kesehatan yang optimal. Maka dari itu, penguatan kualitas PAUD tidak bisa dilakukan sendiri, tentunya dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan organisasi terkait.

Tak hanya itu, organisasi PAUD juga harus aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung PAUD. Terlebih, Jateng termasuk provinsi yang memiliki komitmen kuat terhadap program wajib belajar 13 tahun, dimulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. 

"Program ini menegaskan, pendidikan anak usia dini menjadi bagian integral dari sistem wajib belajar nasional, dan bukan pilihan tambahan," katanya.