SURAKARTA – Ekonomi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen, dinilai tumbuh akseleratif berkat kolaborasi dengan berbagai elemen. 

“Selama satu tahun terakhir, ekonomi Jawa Tengah itu percepatannya sungguh tajam,” ucap Statistisi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Didik Nursetyohadi, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Satu Tahun Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng di Universitas Sebelas Maret (UNS), Kota Surakarta pada Selasa, 3 Maret 2026. 

Pada triwulan I dan II 2025, BPS mencatat ekonomi Jateng berturut-turut tumbuh sebesar 4,9% dan 5,28%. Pada triwulan III, angkanya naik menjadi 5,37%. Kemudian, terus meningkat menjadi 5,87% pada triwulan IV.

Didik menilai, collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang diterapkan oleh Gubernur menjadi salah satu faktor tumbuhnya perekonomian daerah. Capaian ini juga berkontribusi sebesar 8,22% terhadap perekonomian nasional. 

Terkait angka kemiskinan, pihaknya menekankan pentingnya melihat kualitas penurunan kemiskinan, bukan hanya pada angka persentase penduduk miskin (P0). Ia mengatakan, indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Jateng menunjukkan perbaikan.

“P1 yang semakin landai, menunjukkan beban penduduk miskin semakin ringan. Begitu pula P2 yang membaik, menandakan ketimpangan di antara kelompok miskin semakin mengecil. Ini mencerminkan kualitas penurunan kemiskinan yang lebih baik,” jelasnya.

Menurutnya, sinergi lintas daerah, perguruan tinggi, swasta, serta penguatan peran pemerintah provinsi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Jateng secara berkelanjutan.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah,  Zulkifli, menyatakan, model pemerintahan kolaboratif yang dibangun Pemerintah Provinsi Jateng tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Selama satu tahun terakhir, Pemprov Jateng aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan perguruan tinggi. Dalam catatannya, saat ini ada 111 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan Provinsi Jateng. 

“Dampaknya cukup luar biasa. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang direnovasi dan pembangunan rumah baru di Jawa Tengah mencapai sekitar 200 ribu unit. Yang dibiayai APBD hanya sekitar 17 ribu unit. Selebihnya berasal dari kolaborasi, termasuk (dengan) perguruan tinggi dan CSR,” jelasnya.

Ia mencontohkan, kontribusi perguruan tinggi seperti Universitas Sebelas Maret yang turut membantu perbaikan RTLH di desa binaan mereka. Menurutnya, skema ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan kolaboratif mampu menggerakkan berbagai sumber daya di luar APBD.

Zulkifli menegaskan, capaian kepemimpinan kepala daerah harus diukur secara objektif melalui indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dari 8 indikator utama yang ditetapkan, 7 indikator di antaranya telah tercapai, sedangkan 1 indikator lain masih dalam proses perbaikan. 

Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hartono, menyambut baik inisiasi Pemprov Jateng yang secara konsisten merangkul perguruan tinggi dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah.   

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menekankan, prinsip pemerintahan kolaboratif memang perlu dijalankan. Sebab, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri, tentunya butuh keterlibatan aktif dari semua elemen dalam memajukan daerah. 

Ia menegaskan, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama tim menjadi nafas yang dimiliki dan diimplementasikan oleh Pemprov Jateng dalam mengembangkan setiap sektor.

“Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah," ucapnya beberapa waktu lalu.