SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki melalui pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle akan didorong supaya lebih terpusat agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif. Salah satu skema yang juga diinisiasi oleh Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng.

Menurutnya, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota, sedangkan pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga hal ini dinilai kurang optimal.

“Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda, karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/kota,” ucap Sekda usai menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Rabu, 1 April 2026.

Ia mengatakan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov Jateng, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.

“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.

Sekda menilai, pola pengelolaan yang selama ini berjalan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi aset daerah. Pasalnya, ada aset yang berada di daerah lain, tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh OPD atau instansi di Kota Semarang, sehingga proses pemanfaatannya tidak berjalan maksimal.

“Kalau sampai saat ini kan masih dikelola di masing-masing OPD. Bahkan ada yang dikelola BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), kantornya ada di Semarang, asetnya ada di Cilacap, ada di Rembang. Inilah yang menjadi kendala kemarin,” katanya.

Oleh karena itu, Sekda berharap skema baru tersebut dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum menghasilkan kontribusi signifikan bagi PAD. Ia mengatakan, aset idle perlu segera dioptimalkan agar dapat memberi nilai tambah bagi keuangan daerah.

Ia mengakui, dibandingkan sektor perpajakan, kontribusi pemanfaatan aset memang tidak besar. Namun, aset yang selama ini menganggur tetap perlu dikelola dengan lebih baik agar bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan daerah.

“Mudah-mudahan nanti dengan konsep baru ini menjadi akseleratif, bahwa aset-aset yang nganggur ini bisa berkontribusi untuk PAD,” katanya.