SEMARANG — Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah hingga kini terus berlanjut. Saat ini, setidaknya sudah ada sebanyak 5.503 unit gedung yang telah terbangun. Harapannya, keberadaan KDKMP mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, menyatakan, sebanyak 5.887 koperasi dari total 8.523 koperasi yang sudah berbadan hukum, telah memetakan lokasi pembangunan gedung koperasi. Adapun dari jumlah itu, sebanyak 5.503 unit koperasi dalam proses pembangunan gedung.  

Sementara itu, ada 1.456 unit koperasi yang pembangunan gedungnya sudah selesai 100%. Angka ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan capaian pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional.

Ka Diskop UKM , kontribusi KDKMP terhadap penguatan ekonomi warga juga mulai terlihat. Tercatat, puluhan KDKMP telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ratusan koperasi lainnya bekerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Bahkan, ratusan KDKMP juga terlibat dalam mendukung stabilisasi pasokan pangan menjelang Lebaran.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menyatakan, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi, karena didukung dengan jumlah desa yang besar serta sistem berkoperasi yang sudah kuat. 

“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng jumlah desanya besar, tradisi berkoperasi juga sudah bagus. Kebijakan Pak Presiden kan prioritas, mohon kolaborasi,” ucapnya saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di Kota Semarang pada Jumat, 10 April 2026.

Ia menambahkan, tindak lanjut pengembangan KDKMP perlu dilakukan dengan pemetaan yang jelas, termasuk melibatkan berbagai pihak seperti komunitas TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD dalam mendukung percepatan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng menegaskan bahwa pengembangan KDKMP harus dikawal secara serius dan terstruktur, terutama dengan melibatkan sejumlah lembaga serta melakukan koordinasi lintas pihak.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa model pengembangan KDKMP tidak harus seragam di setiap daerah, tetapi disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu, tidak boleh memaksakan 1 desa 1 KDKMP,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan itu penting untuk memastikan bahwa KDKMP dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.