SEMARANG — Keberadaan koperasi di Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi penguat ekonomi rakyat. Koperasi dinilai memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan koperasi perlu hadir sebagai pendamping ekonomi rakyat, khususnya dalam mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas. Ia juga menilai koperasi dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam acara Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jawa Tengah serta Rapat Kerja Wilayah Tahun 2026 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Selasa, 14 April 2026.

“Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat,” ucap Gubernur.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, saat ini terdapat 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota. Total aset koperasi mencapai Rp60,13 triliun, dengan volume usaha sebesar Rp43,78 triliun, serta imbal hasil kepada anggota sebanyak Rp1,16 triliun.

Selain itu, terdapat 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan 6.271 unit telah beroperasi dan 1.466 unit memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi. 

Gubernur berharap KDKMP dapat memperkuat ekonomi desa serta berkembang menjadi pusat distribusi logistik dan lumbung pangan lokal.

“Ini penting, karena (keberadaan KDKMP menjadi) penguatan ekonomi di desa,” katanya.

Ia juga mendorong Dekopinwil Jateng untuk berperan dalam transformasi sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi, penguatan usaha dan jaringan, serta advokasi dan perlindungan koperasi.

“Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama (untuk) membangun kesejahteraan dan keadilan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, berharap, Dekopinwil Jateng bergerak seirama dengan kementerian untuk menghidupkan kembali aktivitas koperasi di daerah.

“Amanah ini menjadi tidak ringan, karena Dekopin (harus memiliki) satu tarikan napas yang sama dengan Kemenkop (Kementerian Koperasi),” ujarnya.

Ia menyebut, Jateng menjadi salah satu daerah yang menonjol terkait dengan pengembangan koperasi, terutama dalam upaya percepatan pembentukan badan hukum KDKMP. 

Menurutnya, penguatan koperasi harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memprioritaskan produk UMKM lokal Jateng untuk masuk ke gerai KDKMP.

Menkop menambahkan, gerakan koperasi juga perlu masuk ke sektor produksi dan pascaproduksi kebutuhan harian masyarakat, agar efek ekonominya bisa lebih luas dan semakin berdampak.

Ia menilai, pengembangan koperasi dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerah.

“Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng, serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat,” ujarnya.

Menkop berharap, Dekopinwil Jateng dapat menjadi contoh koperasi modern yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.