SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap membangun sinergi dan kolaborasi dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI), untuk memperluas akses layanan hukum serta memperkuat reformasi birokrasi. 

"Kami menerapkan collaborative government (pemerintahan kolaboratif). (Sebab), membangun suatu daerah, tidak bisa (dilakukan) sendiri, semua harus dirangkul agar mempunyai kebersamaan. Together we can, bersama-sama kita bisa, sehingga program advokat dengan program pemerintah bisa selaras," ucap Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-VIII KAI di Metro Park View Hotel, Kota Semarang pada Jumat, 17 April 2026.

Gubernur menyampaikan, advokat merupakan salah satu profesi yang dapat membantu masyarakat untuk mencari keadilan. Maka dari itu, peran advokat melalui pos bantuan hukum (posbankum) menjadi sangat krusial. Sebab, advokat tidak hanya menjalankan profesinya, tetapi juga menjadi penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia.

"Maka, ia harus ikut serta dalam menciptakan suasana tertib dan aman dengan cara (memberikan) pendampingan hukum. Ini penting, selaras dengan program pemerintah terkait posbankum," ucapnya. 

Ia mengatakan, ketertiban hukum menjadi hal yang sangat penting bagi suatu wilayah. Salah satunya untuk menggaet para investor agar mereka tertarik dan berkeinginan menanamkan modal di daerah. 

Ketua Panitia Rakernas ke-VIII Kongres Advokat Indonesia, Dewang Purnama, mengatakan bahwa acara tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus KAI se-Indonesia. Acara ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, serta memperkuat langkah-langkah dalam penataan hukum. Tujuannya untuk melahirkan advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman.