SEMARANG – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan sebanyak 576 ribu bidang usaha di Jawa Tengah untuk segera mendapatkan sertifikasi halal. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, perlu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong para pengusaha di daerahnya mengurus pengesahan sertifikasi halal.

“Harapannya, pemda (pemerintah daerah) bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, atau pun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ucapnya dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Sinkronisasi Target Sertifikat Halal di Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 21 April 2026. 

Pada tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wagub Jateng, keduanya akan berfokus pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Dengan adanya upaya tersebut, akan ada banyak wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara yang harus difasilitasi dengan produk halal dan ramah muslim. 

"Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal," ucap Wagub. 

Ia mengakui, masih banyak masyarakat, terutama pengusaha, yang belum mengetahui cara mengurus sertifikasi halal. Dengan adanya BPJPH di Jateng, harapannya sekarang masyarakat bisa langsung datang dan mengurus pengesahan produk halal. 

Melihat berbagai upaya yang sedang dilakukan, Wagub mendorong masyarakat untuk membiasakan dan membudayakan tren halal. Apalagi, BPJPH juga akan bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan aset hibah berupa tanah untuk pendirian kantor perwakilan di wilayah ini. 

"Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dan penerimaan Jawa Tengah, untuk membangun ekosistem halal di Jawa Tengah," ujarnya. 

Ia menambahkan, pencapaian sertifikasi halal di Jateng meraih peringkat nomor dua di tingkat nasional. Sebagai salah satu upaya memberikan rasa aman dan nyaman, sertifikasi ini menjadi hal yang sangat penting bagi para konsumen. Sebab, mereka tak perlu merasa was-was atau ragu-ragu saat akan menggunakan/mengonsumsi sebuah produk. 

"Seiring dengan itu, halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," ujarnya. 

Melalui kegiatan ini, harapannya pemda bisa memberikan dukungan melalui APBD dan bergotong royong memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi para pengusaha di wilayah masing-masing. Tujuannya agar produk yang dihasilkan pengusaha memiliki nilai tambah, bahkan bisa menembus pasar ekspor, karena sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Pada kesempatan itu, BPJPH secara simbolis menerima hibah dari Pemprov Jateng yang diserahkan oleh Wagub kepada Sekretaris Umum BPJPH. Tak hanya itu, dilakukan pula kesepakatan dengan 35 kabupaten/kota di Jateng untuk mendukung fasilitasi sertifikasi halal bagi pengusaha di masing-masing wilayah.