BANJARNEGARA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara ke pemerintah pusat. 

Sebab, sedimentasi waduk tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi berdampak luas jika tidak segera ditangani.

Hal itu mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin, 18 Mei 2026. 

Dalam forum tersebut, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyampaikan bahwa Waduk Mrica mengalami sedimentasi cukup tinggi. Ia menyebut, persoalan itu tidak hanya berdampak bagi Kabupaten Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi daerah lain di Jateng. Selain fungsi pengendalian air, sedimentasi juga disebut telah menurunkan produksi energi dari waduk tersebut.

“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Maka dari itu, dukungan dari Pemprov Jateng dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari Pemerintah Provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama (terkait) penanganan Waduk Mrica,” katanya.

Selain Waduk Mrica, Bupati Banjarnegara juga menyinggung kondisi geografis wilayahnya yang sebagian besar merupakan daerah rawan bencana. Hal itu membuat Banjarnegara membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal penataan wilayah dari hulu hingga hilir.

“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami, sangat kami butuhkan, terutama menjadi mediator dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Terlepas dari itu, penanganan kebencanaan di Banjarnegara turut mendapat perhatian dari Pemprov Jateng. Sejumlah persoalan yang lama tertunda disebut telah diselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Merespons hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan siap mendorong penanganan sedimentasi Waduk Mrica ke pemerintah pusat. Ia menyebut, Pemprov Jateng akan bersurat dan mengawal persoalan tersebut.

“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat, karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut kewenangan pusat perlu ditangani dengan kolaborasi berbagai pihak. Maka dari itu, Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung agar persoalan di daerah dapat segera mendapat tindak lanjut.

Gubernur menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, perlu diselesaikan secara simultan melalui kerja bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta unsur terkait lainnya.