SURAKARTA — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah. Sebab, pemda dinilai memiliki pemahaman lebih terhadap kondisi di lapangan.

“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta pada Kamis, 5 Juni 2026.

Menurutnya, evaluasi MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga mencakup menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ia berharap, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Karena itu, satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk di daerah diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program ini secara optimal.

Gubernur menilai, menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya. Sebab, setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik peserta didik yang berbeda.

Untuk itu, ia juga mendorong pelibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan program. PKK dinilai dapat membantu memastikan kesesuaian menu dengan kebiasaan makan anak serta tingkat penerimaan makanan oleh peserta didik.

Gubernur mencontohkan pendampingan MBG yang dilakukan TP PKK di Kota Surakarta sebagai praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain. Pendekatan yang dilakukan dinilai mampu menjangkau kebutuhan anak secara lebih dekat.

“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga memaparkan capaian pelaksanaan MBG di Jawa Tengah. Ia menyebut, program tersebut menjadi salah satu prioritas yang dijalankan pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat.

“Untuk program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini, penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan, monitoring dan evaluasi program direktif Presiden perlu dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat dan menyempurnakan kebijakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh implementasinya di daerah.

“Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami dinamika di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan program di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kebijakan.

Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program direktif Presiden di daerah. Selain MBG, program yang dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan Tiga Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan penghapusan kemiskinan ekstrem.