SEMARANG — Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., di Kota Semarang pada Rabu, 10 Juni 2026.

Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ketua Umum KPUS, Suwardi, mengatakan, saat ini produksi telur di Jateng jumlahnya berlebih atau surplus. Produksi telur secara keseluruhan di provinsi ini per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal sekitar 1.600 ton. Diketahui, jumlah kebutuhan tersebut saat daya beli masyarakat cukup baik.

Saat ini, harga telur di kandang atau tingkat produsen rata-rata sebesar Rp21.000/kg atau sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500/kg. Hal ini berdampak pada margin keuntungan peternak.

"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," ucap Suwardi.

Harapannya, Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maka dari itu, ia berharap Gubernur Jateng dapat mengoordinasikan terkait dengan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. 

Sebelum bertemu Gubernur, KPUS telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama. Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas, Gubernur Jateng langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jateng untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Ia juga meminta Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UKM untuk menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk memastikan ketersediaan pasokan pakan ternak.

"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap bahan pokok penting dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," ucapnya saat menerima perwakilan dari peternak unggas.

Terkait dengan harga telur, Gubernur juga sempat menyinggung dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Ia menilai, surplus telur berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dari pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," ucap Gubernur.