KAB SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyejuk/penenang (cooling system) di tengah derasnya arus informasi, yang berpotensi memicu munculnya disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian. 

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Ungaran, Kabupaten Semarang pada Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis untuk menjaga suasana agar tetap kondusif.  Ia mengibaratkan, peran MUI seperti radiator yang mampu mendinginkan mesin yang panas. Oleh karena itu, kehadiran ulama di tengah masyarakat dinilai penting untuk menjaga suasana tetap tenang.

“Masyarakat akan adem, apabila ada ulama datang dalam rangka memberikan pembinaan,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari tekanan fiskal, dinamika geopolitik, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan Forkopimda, ormas, MUI, dan seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, seperti superman. Kita membutuhkan super team,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta pengurus baru MUI Jateng memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi. Bahkan, ia mempersilakan Kantor Gubernur dijadikan sebagai ruang bersama untuk membahas persoalan umat dan masyarakat.

“Saya ingin nanti pengurus yang baru menjadikan Kantor Gubernur sebagai kantor bersama,” katanya.

Gubernur menyampaikan, kondusivitas wilayah menjadi salah satu modal penting pembangunan Jateng. Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sebesar 5,89%, sementara angka kemiskinan turun dari 9,88% menjadi 9,39%. Capaian itu tentunya tak lepas dari dukungan berbagai pihak. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Marsudi Syuhud, mengatakan bahwa MUI merupakan rumah besar bagi berbagai organisasi Islam. Di tingkat pusat, MUI menghimpun puluhan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Washliyah, dan lainnya.

“MUI hadir untuk menyatukan umat, bersama-sama dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ucapnya.

Ia menilai, perbedaan pandangan antarorganisasi merupakan hal biasa. Namun, perbedaan itu perlu dikelola dalam wadah bersama agar tidak berkembang menjadi konflik.

“Berbeda organisasi, berbeda amaliah, berbeda pelaksanaan, bahkan kadang berbeda pendapat, semua masih bisa bersama dalam MUI,” ujarnya.

Musda XI MUI Jawa Tengah mengusung tema “Menjaga Moralitas Beragama, Bermasyarakat, dan Bernegara”. Forum tersebut juga menjadi agenda konsolidasi organisasi, termasuk penyusunan program dan kepengurusan MUI Jawa Tengah periode 2026–2031.