Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
PATI — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menghadiri peresmian bantuan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa, 23 Juni 2026.
Peresmian IJD di 37 Provinsi se-Indonesia itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Acara ini dipusatkan di Ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengatakan, bantuan IJD di Jawa Tengah mampu membantu menumbuhkan ekonomi dari desa sampai kota. Pada 2026, usulan IJD di provinsi ini diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi dan penghubung ke destinasi wisata.
"Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota," ucapnya.
Berdasarkan data, terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan untuk bantuan IJD Tahun Anggaran 2025 di Jateng. Adapun, jumlah total penanganan jalan mencapai 132,62 km dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar. Puluhan paket pekerjaan jalan itu tersebar di 19 kabupaten/kota di Jateng. Kabupaten Blora menjadi daerah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu sepanjang 20,81 km dengan total anggaran sebesar Rp93,21 miliar.
Gubernur mengatakan, bantuan IJD sangat membantu pembangunan jalan di wilayahnya.
Melihat dampak penanganan jalan melalui IJD, Provinsi Jateng sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 km dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 m pada tahun 2026. Apabila disetujui, pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
"Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata. Prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru," ucap Gubernur.
Dalam kesempatan itu, ia juga sudah menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk terus memantau dan me-review kondisi kemantapan jalan di Jateng. Pada tahun 2026, kondisi kemantapan jalan provinsi harus kembali pada 94%. Sebab, angka ini sempat mengalami penurunan akibat musim hujan berkepanjangan.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan, Blora mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar untuk tahun anggaran 2025. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan kondisinya sudah semakin baik.
Tak hanya itu, bantuan IJD juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Selain itu, wilayah yang dulu terisolasi, sekarang sudah lebih mudah diakses. Di sisi lain, naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ke depan sudah diminta mengusulkan untuk daerah-daerah, yang memang basisnya ketahanan pangan dan pariwisata. Kita usulkan agar dapat IJD lagi," katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 menangani sepanjang 1.151 km jalan di 37 Provinsi se-Indonesia. Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lain dari desa menuju ke pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Begitu pun sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga dikirim ke desa-desa.
"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena aksesnya terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah, kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," katanya.
PATI — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menghadiri peresmian bantuan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa, 23 Juni 2026.
Peresmian IJD di 37 Provinsi se-Indonesia itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Acara ini dipusatkan di Ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengatakan, bantuan IJD di Jawa Tengah mampu membantu menumbuhkan ekonomi dari desa sampai kota. Pada 2026, usulan IJD di provinsi ini diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi dan penghubung ke destinasi wisata.
"Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota," ucapnya.
Berdasarkan data, terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan untuk bantuan IJD Tahun Anggaran 2025 di Jateng. Adapun, jumlah total penanganan jalan mencapai 132,62 km dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar. Puluhan paket pekerjaan jalan itu tersebar di 19 kabupaten/kota di Jateng. Kabupaten Blora menjadi daerah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu sepanjang 20,81 km dengan total anggaran sebesar Rp93,21 miliar.
Gubernur mengatakan, bantuan IJD sangat membantu pembangunan jalan di wilayahnya.
Melihat dampak penanganan jalan melalui IJD, Provinsi Jateng sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 km dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 m pada tahun 2026. Apabila disetujui, pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
"Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata. Prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru," ucap Gubernur.
Dalam kesempatan itu, ia juga sudah menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk terus memantau dan me-review kondisi kemantapan jalan di Jateng. Pada tahun 2026, kondisi kemantapan jalan provinsi harus kembali pada 94%. Sebab, angka ini sempat mengalami penurunan akibat musim hujan berkepanjangan.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan, Blora mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar untuk tahun anggaran 2025. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan kondisinya sudah semakin baik.
Tak hanya itu, bantuan IJD juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Selain itu, wilayah yang dulu terisolasi, sekarang sudah lebih mudah diakses. Di sisi lain, naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ke depan sudah diminta mengusulkan untuk daerah-daerah, yang memang basisnya ketahanan pangan dan pariwisata. Kita usulkan agar dapat IJD lagi," katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 menangani sepanjang 1.151 km jalan di 37 Provinsi se-Indonesia. Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lain dari desa menuju ke pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Begitu pun sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga dikirim ke desa-desa.
"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena aksesnya terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah, kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," katanya.
Berita Terbaru