SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., membuka peluang bagi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) untuk memanfaatkan aset milik pemerintah provinsi guna mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Iwapi Jawa Tengah periode 2026–2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 24 Juli 2026. 

Gubernur berharap, Iwapi tidak hanya membangun jejaring bisnis antaranggota, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan potensi daerah.

“Jangan cari untung saja, tetapi harus punya dampak bagi masyarakat di mana Iwapi berada,” ucapnya. 

Sebab, Jawa Tengah memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha perempuan, mulai dari aset pemerintah, kawasan perkebunan, hingga berbagai potensi ekonomi di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, ia meminta pengurus Iwapi aktif untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah guna mengembangkan potensi tersebut.

“Datangi bupati dan wali kota. Tanyakan potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah. Iwapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mendorong para pengusaha perempuan untuk ikut mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerahnya masing-masing agar bisa berkembang. Sebab, pengembangan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas kemasan produk, pemasaran, hingga perluasan akses ekspor.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I 2026 mencapai 5,89% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Capaian tersebut perlu dijaga melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengusaha perempuan.

Ketua DPD Iwapi Jawa Tengah, Ning Wahyu Astutik, mengatakan, organisasinya kini telah memiliki kepengurusan di tingkat cabang di seluruh Jateng, dengan jumlah anggota mencapai 3.000 orang. Pada periode 2026–2031, Iwapi menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat digitalisasi pelaku usaha perempuan melalui pelatihan dan pengembangan pemasaran berbasis digital.

“Kami ingin usaha anggota Iwapi naik kelas dan semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ucapnya.

Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudi, menambahkan, digitalisasi menjadi tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM perempuan. Oleh karena itu, pihaknya telah mengembangkan platform Iwapi Digital sebagai wadah informasi organisasi sekaligus sarana penguatan jaringan usaha anggotanya.

Ia membeberkan, saat ini Iwapi memiliki lebih dari 40 ribu anggota yang tersebar di 38 Provinsi dan 259 Kabupaten/Kota, serta terus memperluas jejaring internasional untuk membuka peluang pasar ekspor bagi pelaku usaha perempuan Indonesia.