SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru penuntasan kemiskinan dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan. Bukan sekadar diberi bantuan, mereka dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan yang bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya.

Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 19 Agustus 2026.  

Wagub mengatakan, pilot project ini dirancang untuk menguji bagaimana pemberdayaan pemuda dapat menjadi bagian dari strategi penuntasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.

Program ini menyasar warga berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga desil 1-4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Januari 2026, ada sebanyak 3.493.309 pemuda di Jateng yang masuk dalam kelompok tersebut.

Ia mengatakan, pemuda dipilih sebagai bagian penting dari pilot project, karena memiliki kemampuan untuk memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital.

Pilot project tersebut dilaksanakan di 8 desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.

Wagub menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pendekatan bantuan yang diberikan begitu saja. Setiap kelompok terlebih dahulu akan melalui asesmen/penilaian untuk melihat kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Setelah itu, mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Pendekatan ini menjadi langkah penting agar bantuan yang diberikan tidak habis setelah diterima. Sebaliknya, bantuan bisa berkembang menjadi kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan para penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.

Wagub meminta seluruh daerah yang menjadi pilot project memastikan program tersebut tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Setiap bantuan yang diberikan harus terus dipantau dan dikawal.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurutnya, penuntasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan pemberian bantuan, tetapi harus ada upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ucapnya.

Ia berharap, pilot project tersebut tidak berhenti pada acara peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehingga bisa menjadi model yang dapat dikembangkan di daerah lainnya.

Guna mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta. Bank Jateng juga memberikan dukungan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.

Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan dengan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Para pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan dari Pemprov Jateng.

Dukungan tidak hanya menyasar sektor ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta; Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp436,8 juta; serta bantuan pendidikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta.

Sementara untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan perbaikan Ruah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta; jamban Rp675,22 juta; dan instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.