BATANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi hingga September 2026. 

Salah satu upaya yang didorong oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, adalah modifikasi cuaca, untuk mengurangi dampak kekeringan yang berkepanjangan.

“Dengan harapan bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini,” ucapnya usai memberikan mauidhah hasanah dalam acara Dzikro Maulidurrosul Muhammad saw di Pondok Pesantren Ar-Roudloh Babadan, Limpung, Batang pada Selasa, 25 Agustus 2026. 

Hal ini disampaikan menyusul adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah yang menetapkan 14 daerah dalam status Awas Kekeringan Meteorologis pada 21-31 Agustus 2026.

Adapun 14 daerah tersebut, yakni Kabupaten Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, dan Wonogiri.

BMKG juga memperkirakan seluruh wilayah Jawa Tengah masih berpeluang mengalami curah hujan rendah hingga akhir September, dengan awal September dipetakan sebagai fase paling kering.

Dalam kesempatan itu, Wagub mengatakan, peringatan kekeringan juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan air dalam jangka panjang. Salah satunya dengan memastikan pembangunan tetap menyediakan ruang bagi air untuk meresap ke dalam tanah.

Ia menyoroti pembangunan permukiman yang banyak menggunakan beton, sehingga mengurangi area resapan.

“Ini peringatan buat kita bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya (daerah resapan) harus diperhatikan,” ujarnya.

Maka dari itu, Wagub mendorong agar pembangunan perumahan tidak seluruhnya menutup permukaan tanah dengan beton. Menurutnya, keberadaan sumur biopori dan sumur resapan di lingkungan rumah perlu diperbanyak.

Sementara untuk menghadapi dampak kekeringan yang sudah terjadi, Pemprov Jateng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.

Wagub mengatakan, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk memastikan ketersediaan air yang layak dikonsumsi warga di wilayah terdampak.