JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaparkan berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, mulai dari layanan kesehatan melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling), penanganan kemiskinan, hingga penguatan investasi. 

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat memaparkan perencanaan dan program Pemerintah Provinsi Jateng dalam penilaian tahap III ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat pada Selasa, 1 September 2026.

Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov Jateng membawa konsep Trisula Pembangunan, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan kemiskinan. Tiga agenda tersebut ditopang tata kelola pemerintahan serta konsistensi perencanaan pembangunan.

Sejumlah indikator pembangunan turut dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 sebesar 5,80% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Pada saat yang sama, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,21% dan tingkat pengangguran terbuka 4,3%.

Pemerintah Provinsi Jateng juga mendorong investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi serta terbukanya lapangan kerja. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jateng mencapai sekitar Rp110 triliun. Sementara pada tahun ini, tepatnya sepanjang semester I-2026, realisasi investasi di Jateng sudah mencapai Rp59,94 triliun. Selain itu, serapan tenaga kerja semester I-2026 sudah mencapai sekitar 213 ribu orang.

Sementara untuk meningkatkan kualitas SDM, Pemprov Jateng memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan, Jateng mengandalkan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan. Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, program tersebut telah dilaksanakan 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan, serta mampu menjangkau lebih dari 128 ribu sasaran.

Dalam penanganan kemiskinan, intervensi dilakukan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, hingga memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.

Gubernur mengaku, optimis dalam penilaian tahap III PPD 2026, setelah Jateng berhasil masuk tiga besar nasional. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan daerah, agar berbagai program yang telah dijalankan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.

“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” ucapnya didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yusmanto.

Ia menyampaikan, pembangunan Jateng tidak dapat dilakukan tanpa program dan perencanaan yang jelas. Arah pembangunan daerah harus memiliki kesinambungan dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. 

Gubernur mencontohkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai program prioritas.

“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Berbagai program yang telah direncanakan, kemudian digerakkan hingga kabupaten/kota, bahkan desa. 

Gubernur mengatakan, proses penilaian dari Bappenas menjadi ruang bagi Jawa Tengah untuk menunjukkan bahwa pembangunan daerah memiliki panduan dan arah yang jelas, sekaligus dikerjakan bersama oleh berbagai unsur di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan, keberhasilan menembus tiga besar PPD 2026 sudah menjadi bentuk pengakuan terhadap proses pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jateng.

“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah setidaknya mendapat apresiasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, proses penilaian dilakukan dengan menggali berbagai program yang telah dilakukan Jawa Tengah, sekaligus mempertanyakan dampaknya bagi masyarakat.

“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” ujarnya.

Sekda menyampaikan, penghargaan akan menjadi tambahan motivasi bagi pemerintah daerah. Namun, substansi terpenting dari proses tersebut adalah memastikan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai informasi, presentasi Tahap III PPD 2026 Jawa Tengah dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud. Dalam tahap tersebut, Jawa Tengah bersaing di kelompok tiga besar provinsi bersama Jawa Barat dan DKI Jakarta.