SURAKARTA – Upaya penanganan kemiskinan secara terpadu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar, menilai, upaya penuntasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Gubernur Jateng sangat progresif.

“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta pada Jumat, 4 September 2026.

Ia menilai, kepemimpinan kepala daerah menjadi penentu keberhasilan kebijakan. Menurutnya, Gubernur memegang peran strategis sebagai koordinator tingkat provinsi untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, memastikan pemutakhiran data, serta mengoordinasikan para bupati dan wali kota.

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan turun menjadi 5% pada 2029. Menko PMK memastikan berbagai inovasi daerah akan didorong melalui program pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor.

“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai, angka kemiskinan di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Tercatat, angka kemiskinan pada tahun 2021 masih sebesar 11,8%, dalam kurun waktu lima tahun dapat ditekan menjadi 9,21%.

“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menjelaskan penurunan angka kemiskinan di Jateng tidak didapatkan secara instan. Pemprov Jateng menerapkan pendekatan collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dengan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten dan kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pendekatan tersebut turut mendorong penurunan angka kemiskinan Jateng menjadi 9,21% pada Maret 2026. Angka itu mengalami penurunan 0,18% dibandingkan September 2025. Hal ini menjadikan sekitar 59,39 ribu penduduk keluar dari angka kemiskinan.

Guna mempercepat penuntasan kemiskinan, Gubernur mengarahkan intervensi secara menyeluruh terhadap setiap keluarga miskin. Perbaikan rumah diikuti dengan pemeriksaan kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.

“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” ucapnya.

Buktinya, melalui kolaborasi dari berbagai sumber pembiayaan, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani sepanjang tahun 2025. 

Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, sebanyak 46.542 keluarga juga telah mengikuti graduasi atau keluar dari jerat kemiskinan.

Penguatan kemandirian masyarakat turut ditopang dengan penciptaan lapangan kerja. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja.

Pemprov Jateng juga memperkuat intervensi berdasarkan karakteristik wilayah, terutama di perdesaan. Daerah pesisir, kawasan pertanian dan lahan kering, serta wilayah perbukitan mendapatkan penanganan berbeda agar program yang dilaksanakantepat sasaran.

“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tetapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan, di antaranya bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” ucap Gubernur.

Pada tahun 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan di wilayahnya.