SEMARANG - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, merupakan manifestasi perencanaan pembangunan pertama pemerintahan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan Wakil Gubernur H Taj Yasin Maimoen, yang telah memperoleh mandat rakyat Jawa Tengah. Dalam RAPBD tersebut, proyeksi target pendapatan daerah sebesar Rp25,8 triliun.

"Terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp13,973 triliun. Meliputi pajak daerah sebesar Rp11,691 triliun dan retribusi daerah sebesar Rp117,15 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp492,56 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,672 triliun," terang Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen saat menghadiri rapat paripurna di Gedung Berlian, Jumat (16/11/2018).

Gus Yasin membeberkan, dana perimbangan dialokasikan sebesar Rp11,766 triliun. Meliputi dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar Rp786,26 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp3,784 triliun, dana alokasi khusus sebesar Rp7,195 triliun, lain-lain pendapatan yang sah dialokasikan sebesar R 62,38 miliar dari dana insentif daerah.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu menambahkan, belanja daerah dalam APBD Jawa Tengah TA 2019 sebesar Rp26,459 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp18,852 triliun (71,25%) dari total belanja daerah. Meliputi belanja pegawai sebesar Rp6,163 triliun, belanja hibah sebesar Rp5,474 triliun, belanja bantuan sosial sebesar Rp48,29 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp5,098 triliun, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa sebesar Rp2,045 triliun dan belanja tidak terduga sebesar Rp23 miliar. 

"Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sebesar Rp686,75 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp656,75 miliar. Jadi, silpanya nol," lanjutnya.

Gus Yasin berkomitmen, pihaknya akan terus memperkuat pemerintahan melalui program pembangunan tahun 2019 dengan mengedepankan semangat gotong royong. Beberapa prioritas pembangunan Jateng antara lain penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah, perwujudan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

"Saluran komunikasi publik yang dibuka seluas-luasnya dan dukungan birokrasi yang semakin responsif serta pelayanan publik yang cepat, murah, dan mudah, telah menempatkan kita memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan keterbukaan informasi publik terbaik secara nasional dengan angka 96,6 dari skala 100 serta penghargaan The Best Communicator 2018 kategori gubernur dari Public Relation  Indonesia," ujarnya.

(Arifa/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Sodorkan Program, Ganjar Berharap Dewan Selesaikan Pembahasan Tiga Minggu