SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan berbagai program dan strategi pengentasan kemiskinan. Terlebih beragam program  yang telah bergulir beberapa tahun terakhir, mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

"Presentase penduduk miskin di Jateng sampai periode Maret 2018, sebesar 11,32 persen atau sebanyak 3,9 juta penduduk Jateng. Bahkan Jateng merupakan provinsi the best nasional dalam penurunan angka kemiskinan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, saat paparan rapat konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jateng 2018 di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (19/12/2018).

Ia menyebutkan, dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, terdapat 15 kabupaten berada di zona merah kemiskinan. Yaitu Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak.

"Sebelumnya ada15 kabupaten yang angka kemiskinannya berada di atas nasional dan provinsi, kini yang mentas adalah Cilacap atau masuk zona kuning. Sementara daerah-daerah lainnya rata-rata juga mengalami penurunan, bahkan beberapa daerah yang tahun lalu masuk zona kuning sekarang hijau," bebernya.

Sujarwanto menjelaskan, berbagai program terus digulirkan guna mempercepat penurunan angka kemiskinan, seperti mengkoordinasikan program kemitraan dan bina lingkungan yang diarahkan kepada warga miskin. Selain itu, kedepan program-program yang menyentuh warga miskin disinergikan dengan konsep bersama-sama tetapi tidak menumpuk. 

Sedangkan terkait strategi penanggulangan kemiskinan, antara lain mengurangi beban pengeluaran (jaminan bantuan sosial), meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta mengembangakan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Disebutkan faktor-faktor penurunan tingkat kemiskinan di Jateng September 2017-Maret 2018. Antara lain bantuan pangan non tunai (BPNT) lancar disalurkan ke rumah tangga, nilai tukar petani (NTP) sebesar 101.29 atau naik 3.88, inflasi umum sebesar 2.20 persen, dan upah minimum naik 119.065 atau 8.71 persen dibanding UMP 2017.

Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen mengatakan, salah satu program pembangunan Pemprov Jateng lima tahun kedepan masih fokus penanggulangan kemiskinan dan masih sejalan dengan program nasional. Meskipun penurunan angka kemiskinan Jateng drastis, namun angka kemiskinan periode Maret 2019 tercatat 11, 32 persen dinilai masih tinggi. 

"Karena itu program-program yang telah dilaksanakan harus semakin dioptimalkan, semua pihak 'kroyokan' atau bareng-bareng menanggulangi kemiskinan, termasuk melibatkan swasta," kata Taj Yasin.

Di hadapan para peserta rakor, termasuk sejumlah bupati dan yang mewakili, Gus Yasin meminta, para kepala desa di seluruh Jateng menempelkan daftar warga miskin yang ada di masing-masing wilayahnya. Langkah ini sebagai upaya agar pemberian bantaun kepada warga miskin transparan dan tepat sasaran, serta mempermudah monitoring perkembangan kondisi warga yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar dilakukan sesuai prinsip, antara lain prinsip keroyokan tematik, holistik, integratif, spasial dari money follow program. Selain itu prinsip terpadu lintas OPD provinsi maupun kota, prinsip satu data, serta fokus pada desa atau kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Seluruh kabupaten dan kota di Jateng, masing-masing memiliki beragam potensi daerah. Misalnya Kabupaten Rembang dengan potensi garam, Sragen sektor pertanian, Boyolali peternakan sapi dan pertanian, Brebes bawang merah dan telur bebek, serta potensi pariwiasata, perikanan, industri kreatif, dan lainnya yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

"Saya ingin setiap OPD mempunyai desa binaan untuk percontohan. Jika setiap OPD memiliki desa binaan dan itu juga dilakukan di 35 daerah, kemudian di tingkat kabupaten dan kota juga memikiki sejumlah desa binaan maka itu akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan," pintanya.

Pemerintah bersama instansi terkait lainnya mengidentifikasi dan mendata berbagai potensi daerah, baik sektor sektor baik pertanian, perikanan, pariwisata maupun lainnya. Sehingga pemerintah lebih fokus mengembangkan potensi yang mampu menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas ekonomi di daerah," pungkasnya.
(Marni/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : 56 Desa di Cilacap Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan