SEMARANG - Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan penggunaan anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jateng akan mendapat pengawalan ketat dari Inspektorat Provinsi Jateng. Terlebih dengan munculnya beberapa peraturan baru, khususnya terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memimpin Rakor Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019 Triwulan I di Gedung B Lantai 5, Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/4/2019) mengatakan, pesan besar dari koordinasi tersebut adalah semua OPD harus tertib, ikuti aturan dan tetap transparan. 

"Ini yang kita jaga terus menerus. Maka, kita minta inspektorat mendampingi terus. Pendampingan ini penting agar mereka bisa beres. Termasuk seandainya jika ada tekanan-tekanan dari luar, agar mereka lapor pada kita. Sehingga, semua serapannya bisa bagus kualitas pengerjaan bagus dan tidak ada intervensi yang membuat hasilnya negatif," paparnya.

Secara keseluruhan, Ganjar menjelaskan penggunaan anggaran di OPD telah dilakukan dengan bagus, meskipun beberapa kegiatan pelaksanaannya ada yang molor. "Ada beberapa terlambat karena pergeseran jadwal. Itu sih biasa. Tapi karena ini baru (triwulan) pertama, maka kita minta untuk melakukan percepatan," katanya.

Terkait molornya beberapa kegiatan, Ganjar menyebutkan, harus menyadari beberapa peraturan terbaru, khususnya kegiatan yang anggarannya berasal dari DAK. Namun, Ganjar berharap aturan baru tersebut tidak menjadi penghambat peningkatan kinerja.

"Beberapa aturan baru juga muncul terkait DAK yang mesti selesai pada 21 Juli. Kalau tidak selesai kita harus membiayai sendiri, maka ini cerita tertib administrasi dan achievement untuk bisa menyelesaikan," katanya. 

Untuk capaian keseluruhan, Ganjar menegaskan, belum terasa karena baru mulai, namun achievement, indikatornya bisa dipantau secara elektronik. Untuk triwulan pertama ini, diakuinya masih ada yang capaiannya negatif, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU) karena besar dan banyaknya proyek yang dikerjakan.

"Bisa dilihat dari persentase serapannya saja. Kalau itu belum bisa menunjukkan bagus atau tidak. Tapi ini sudah dimulai dan sudah banyak yang berjalan, itu sudah benar. Setiap OPD sudah ada yang tampak, yang sekarang positif terus kita dorong dan yang masih negatif kita dorong lagi agar positif," bebernya.

Sementara itu, Sekda Jateng Sri Puryono menegaskan, rapat pertama evaluasi APBD Triwulan I pasca dilantiknya pejabat baru, tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Terutama dalam percepatan untuk memenuhi pengadaan barang dan jasa, sebelum 21 Juli harus selesai agar tidak menumpuk. 

"BPK saat ini sedang berproses menilai anggaran 2018. Ada catatan soal aset di DPKAD ada pencermatan khusus. Kami juga berharap segera diadakan rapat indeks reformasi birokrasi. Sakip pada 2019 harus ada. Sekali lagi, kepada SKPD, masalah aset, jangan main-main," tandasnya.

Baca juga : Tematik, Holistik dan Integratif Jadi Prioritas Pembangunan Jateng 2020