Follow Us :              

Turunkan Kemiskinan, Kebumen Genjot Potensi Strategis Daerah

  08 October 2019  |   08:00:00  |   dibaca : 4006 
Kategori :
Bagikan :


Turunkan Kemiskinan, Kebumen Genjot Potensi Strategis Daerah

08 October 2019 | 08:00:00 | dibaca : 4006
Kategori :
Bagikan :

Foto : (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : (Humas Jateng)

KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen terus menggencarkan berbagai program guna mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya menggali beragam potensi strategis daerah yang mampu peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan Kawasan Cagar Geologi Karangsambung-Karangbolong.

Bupati Kebumen Yazid Mahfudz dalam paparannya pada 'Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jateng' mengatakan, Kebumen memiliki beragam potensi strategis sekaligus multiplayer efek besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, yakni Kawasan Geologi Karangsambung-Karangbolong yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional.

"Ini adalah suatu tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk mengembangkan Kebumen agar investor masuk, sehingga ekonomi bergerak dan angka kemiskinan berkurang," katanya di pendapa rumah dinas bupati Kebumen, Selasa (8/10/2019). Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen, Wakil Bupati Arif Sugiyanto, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono dan Forkopimda setempat.

Ia mengatakan, Cagar Geologi Karangsambung-Karangbolong yang merupakan satu-satunya Geopark Nasional di Jateng tersebut, meliputi 117 desa dan 12 kecamatan. Sehingga dengan ditetapkannya Geopark Nasional itu, diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat dan mendongkrak sektor pariwisata di Kebumen.

Lebih lanjut bupati menyebutkan, Kebumen merupakan daerah peringkat kedua di Jateng dengan jumlah warga miskin terbanyak setelah Wonosobo. Selama tiga tahun terakhir atau sejak 2015-2018 angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan, dari sebelumnya 20.44 persen menjadi 17.47 persen pada 2018.

Ia mengatakan, penurunan kemiskinan di Kebumen merupakan bentuk komitmen dan kerjasama semua stakeholder dalam melaksanakan berbagai program. Selain itu juga dukungan anggaran yang digelontorkan untuk penanggulangan kemiskinan baik dari APBN, APBD, maupun sektor swasta. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen dalam arahannya mengatakan, komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan selama ini diwujudkan dalam berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta program pembangunan lainnya yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau Kebumen konsentrasi di sektor pariwisata, infrastrukturnya harus mendapat perhatian. Banyak potensi wisata di Kebumen yang perlu didorong pemerintah, apalagi Kebumen dekat dengan Bandara Wirasaba Purbalingga dan Yogyakarta Internasional Airport. Akses ini harus kita tangkap dan promosikan bersama dengan menggandeng pengusaha, pegiat wisata, pemerintah, swasta, dan semua komponen masyarakat," bebernya.

Kebumen sebagai bagian dari pengembangan wilayah Barlingmascakeb yang menghubungkan poros pengembangan selatan selatan bersama Purwomanggung dan Subosukawonosraten. Selain itu juga poros pengembangan utara selatan yang meliputi Bregasmalang, diharapkan dapat memanfaatkan pembangunan di wilayah tersebut dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Membangun sinergi penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat. Mulai 2019, perangkat daerah di Jateng didorong untuk melakukan pendampingan pada desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah melalui gerakan 'Satu OPD Satu Desa Binaan'," terangnya.

Tidak kalah penting menurutnya adalah mengenai basis data kemiskinan. Pengelolaan basis data kemiskinan membutuhkan perhatian bersama dan penting untuk dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Mensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu  dukungan pemerintah untuk penglolaan basis data kemiskinan di daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Asisten 1 Setda Jateng Sarwa Permana menyebutkan, Jateng merupakan rangking ketiga dalam penurunan kemiskinan setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Hingga Maret 2019, kemiskinan di Jateng masih didominasi di pedesaan sebanyak 12,8 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 9,2 persen.

"Mudah-mudahkan melalui program satu OPD satu desa dapat mempercepat penurunan kemiakinan. Kami terus memdorong OPD turun ke 14 daerah zona merah, termasuk Kebumen. Kita berharap ada desa yang mendeklaraaikan diri bahwa warganya tidak masuk lagi di data base warga miskin," katanya.

 

Baca juga : Entaskan Kemiskinan, 334 Warga Pantura Barat Dilatih Keterampilan


Bagikan :

KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen terus menggencarkan berbagai program guna mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya menggali beragam potensi strategis daerah yang mampu peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan Kawasan Cagar Geologi Karangsambung-Karangbolong.

Bupati Kebumen Yazid Mahfudz dalam paparannya pada 'Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jateng' mengatakan, Kebumen memiliki beragam potensi strategis sekaligus multiplayer efek besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, yakni Kawasan Geologi Karangsambung-Karangbolong yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional.

"Ini adalah suatu tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk mengembangkan Kebumen agar investor masuk, sehingga ekonomi bergerak dan angka kemiskinan berkurang," katanya di pendapa rumah dinas bupati Kebumen, Selasa (8/10/2019). Hadir pula dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen, Wakil Bupati Arif Sugiyanto, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono dan Forkopimda setempat.

Ia mengatakan, Cagar Geologi Karangsambung-Karangbolong yang merupakan satu-satunya Geopark Nasional di Jateng tersebut, meliputi 117 desa dan 12 kecamatan. Sehingga dengan ditetapkannya Geopark Nasional itu, diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat dan mendongkrak sektor pariwisata di Kebumen.

Lebih lanjut bupati menyebutkan, Kebumen merupakan daerah peringkat kedua di Jateng dengan jumlah warga miskin terbanyak setelah Wonosobo. Selama tiga tahun terakhir atau sejak 2015-2018 angka kemiskinan di Kebumen mengalami penurunan, dari sebelumnya 20.44 persen menjadi 17.47 persen pada 2018.

Ia mengatakan, penurunan kemiskinan di Kebumen merupakan bentuk komitmen dan kerjasama semua stakeholder dalam melaksanakan berbagai program. Selain itu juga dukungan anggaran yang digelontorkan untuk penanggulangan kemiskinan baik dari APBN, APBD, maupun sektor swasta. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen dalam arahannya mengatakan, komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan selama ini diwujudkan dalam berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta program pembangunan lainnya yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau Kebumen konsentrasi di sektor pariwisata, infrastrukturnya harus mendapat perhatian. Banyak potensi wisata di Kebumen yang perlu didorong pemerintah, apalagi Kebumen dekat dengan Bandara Wirasaba Purbalingga dan Yogyakarta Internasional Airport. Akses ini harus kita tangkap dan promosikan bersama dengan menggandeng pengusaha, pegiat wisata, pemerintah, swasta, dan semua komponen masyarakat," bebernya.

Kebumen sebagai bagian dari pengembangan wilayah Barlingmascakeb yang menghubungkan poros pengembangan selatan selatan bersama Purwomanggung dan Subosukawonosraten. Selain itu juga poros pengembangan utara selatan yang meliputi Bregasmalang, diharapkan dapat memanfaatkan pembangunan di wilayah tersebut dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Membangun sinergi penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat. Mulai 2019, perangkat daerah di Jateng didorong untuk melakukan pendampingan pada desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah melalui gerakan 'Satu OPD Satu Desa Binaan'," terangnya.

Tidak kalah penting menurutnya adalah mengenai basis data kemiskinan. Pengelolaan basis data kemiskinan membutuhkan perhatian bersama dan penting untuk dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Mensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selain itu  dukungan pemerintah untuk penglolaan basis data kemiskinan di daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Asisten 1 Setda Jateng Sarwa Permana menyebutkan, Jateng merupakan rangking ketiga dalam penurunan kemiskinan setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Hingga Maret 2019, kemiskinan di Jateng masih didominasi di pedesaan sebanyak 12,8 persen, sedangkan di perkotaan sekitar 9,2 persen.

"Mudah-mudahkan melalui program satu OPD satu desa dapat mempercepat penurunan kemiakinan. Kami terus memdorong OPD turun ke 14 daerah zona merah, termasuk Kebumen. Kita berharap ada desa yang mendeklaraaikan diri bahwa warganya tidak masuk lagi di data base warga miskin," katanya.

 

Baca juga : Entaskan Kemiskinan, 334 Warga Pantura Barat Dilatih Keterampilan


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu