SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Hingga akhir tahun 2019, sudah ada 387 Destana. 

Kepala BPBD Jawa Tengah Sudaryanto mengatakan, Destana merupakan bagian penting untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBK). Dengan adanya Destana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. 

“Minimal warga paham akan kebencanaan, mengerti titik kumpul dan karakter wilayah dan berkoordinasi dengan unsur relawan ataupun BPBD dalam penanganan lanjutan bencana," tuturnya, Rabu (5/2/2020).

Dikenal sebagai "lumbung" bencana, pembentukan Destana di Jateng dinilai penting. Karena pada 2019 jumlah kebencanaan mencapai 2.627 kejadian, dengan total rumah rusak berat 896 unit, rusak sedang 1.685 dan 8.636 rusak ringan. Adapun, jumlah korban jiwa mencapai 39 orang, dengan 199 luka-luka. Dari sisi materiil, kerugian yang diakibatkan bencana mencapai Rp 86 miliar. 

Namun demikian, dalam pembentukan Destana tidak melulu lekat dengan campur tangan pemerintah provinsi dan kabupaten maupun pusat. “Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa bisa mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berfungsi sebagai biaya opeasional Desa Tangguh Bencana,” tandas Sudaryanto.

Di Jawa Tengah sendiri, sejak tahun 2009 pemerintah provinsi selalu menganggarkan dana untuk pembentukan Destana. Pada tahun 2020, rencananya akan dibentuk 29 desa tangguh bencana baru. Sehingga total, Destana bentukan pemprov Jateng mencapai 115. Adapun akumulasi Destana di Jateng hingga akhir tahun ini mencapai 416.

Sudaryanto menilai jumlah Destana ini belum ideal mengingat total desa di Jawa Tengah yang mencapai 7809 desa. Namun, ia menghimbau agar dalam penanggulangan bencana semua pihak ikut terlibat. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat, dunia usaha pun diharap ikut turut serta.