JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kamis (20/2/2020) di Jakarta, memberikan suntikan energi bagi Pemprov Jateng dalam mengejar target investasi Rp 55 triliun tahun ini. 

Ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai mengikuti rakornas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh gubernur serta bupati/walikota se-Indonesia itu.

Ganjar mengatakan, dalam acara ini pemerintah daerah mendapatkan pemahaman terkait perlunya mempermudah izin, mencegah pungli dan mengatasi berbagai persoalan yang menghambat masuknya investasi. 

Sebab, sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, jalan paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi dunia yang tidak menentu adalah melalui investasi.  

"Karena pasarnya semuanya turun, enggak mungkin kita mau menaikkan ekspor. Oleh sebab itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya satu: investasi," kata Jokowi.

"Saya kira ini ide yang paling strategis, perintah paling taktis yang dilakukan oleh presiden kepada seluruh pemangku pemangku kepentingan investasi termasuk gubernur, walikota, penegak hukum dan penanaman modal sendiri baik pusat maupun daerah. Maka penegak hukum tadi dihadirkan. Pak Bahlil (Kepala BKPM) cukup bagus, to the point dengan mencoba persoalan yang disampaikan diselesaikan di situ. Sulit perizinan, regulasi yang membuat lama, pungli. Sebenarnya semua masalah di manapun sama," imbuh Ganjar. 

Untuk mengatasi persoalan seputar investasi, pemerintah pusat bakal meluncurkan omnibus law. Menurut Ganjar, omnibus law tersebut untuk meleburkan pelbagai perkara yang membuat dunia investasi jadi ruwet. 

"Hari ini terasa betul pertanyaan dan jawaban tentang gambaran besar omnibus law itu adalah persoalan matching. Yakni, ini fakta, ini peraturan, ini persoalan yang kita hadapi dan ini peraturan yang mau kita buat. Targetmu apa mari kita siapkan. Dan semua persoalan itu bisa kita jadikan daftar isian masalah (DIM) dan inilah yang bisa dimasukkan dalam omnibus law yang tengah dibahas," kata Ganjar.

Sekadar diketahui tahun 2019 lalu realisasi investasi di Jawa Tengah sebesar Rp 59,5 triliun. Pencapaian itu melebihi target Rp 47,42 triliun. 

Pemprov Jateng, kata Ganjar, telah mengidentifikasi apa saja yang akan dideregulasi dan didebirokratisasi. Pemprov Jateng juga telah mengadakan pertemuan dengan para investor. 

"Sekarang kami sedang melakukan proses eksekusi di level lapangan agar bisa mencapai target. Investor terlayani dengan baik, pemerintah memperbaiki diri. Sistem kemudian akan mengarah pada perbaikan yang muaranya ke omnibus law. Saya yakin target Rp 55 triliun investasi di tahun ini bisa tercapai," kata Ganjar, optimistis.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi sempat menyoroti lepasnya peluang investasi bernilai ratusan miliar rupiah yang masuk ke Indonesia.

Menurut presiden, mestinya ada Rp 1.600 triliun nilai investasi yang masuk ke Indonesia tahun ini. Namun akibat berbagai kendala dari perizinan sampai pembebasan lahan, nilai investasi yang masuk ke Tanah Air hanya Rp 708 miliar.

"Itu gede banget tapi tidak diurus dengan baik, enggak ada yang bantu. Enggak dilayani namanya," kata Jokowi.