Follow Us :              

Antisipasi Kondisi Terburuk, Balai Diklat dan Hotel Pemprov Jateng Akan Dijadikan Ruang Isolasi Darurat

  24 March 2020  |   09:30:00  |   dibaca : 210 
Kategori :
Bagikan :

Antisipasi Kondisi Terburuk, Balai Diklat dan Hotel Pemprov Jateng Akan Dijadikan Ruang Isolasi Darurat

24 March 2020 | 09:30:00 | dibaca : 210
Kategori :
Bagikan :

Foto : Vivi (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Vivi (Humas Jateng)

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah terus mengupayakan untuk menekan angka penularan Covid-19. Berbagai skenario telah disiapkan, termasuk langkah yang akan diambil jika keadaan makin memburuk.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya mempersiapkan balai diklat dan hotel milik Pemprov Jateng sebagai ruang isolasi darurat untuk pasien Covid-19. 

"Kalau kondisi memburuk, kami sudah menyiapkan beberapa tempat seperti balai diklat atau hotel milik kami sebagai ruang isolasi. Kamarnya lumayan banyak, sehingga bisa disiapkan untuk itu," kata Ganjar seusai rapat terbatas melalui video conference dengan Presiden Joko Widodo di rumah dinas Puri Gedeh, Selasa (24/3/2020). 

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk memanfaatkan aset milik dua lembaga negara itu sebagai ruang isolasi.

"Bahkan sekarang saya sudah meminta BPBD untuk mendata, berapa jumlah tenda yang kita punya. Kami sudah mengantisipasi sampai sedetil itu sambil terus berusaha melakukan langkah-langkah preventif," imbuhnya.

Ia berharap skenario buruk itu tidak sampai terjadi. Untuk itu, semua cara dalam rangka menekan persebaran Covid-19 harus dilakukan seoptimal mungkin. Selain itu, dukungan beberapa rumah sakit swasta juga telah dipersiapkan. Meski tidak memiliki ruang isolasi banyak, namun bantuan dari rumah sakit swasta itu diharapkan mampu menanggulangi wabah ini.

"Saat ini kami sudah siapkan rumah sakit lini satu sebanyak 13, kemudian lini dua 45 dan lini tiga adalah sisanya. Beberapa rintisan rumah sakit di Solo dan Brebes juga akan kami siapkan khusus untuk ini. Tetapi bagaimanapun kita harus melakukan tindakan preventif supaya tidak semua tertular dan lari ke rumah sakit. Itu pasti memberatkan dan rumah sakit tidak akan mampu. Untuk itu saya perintahkan seluruh bupati/wali kota, camat, lurah hingga RT/RW gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar warga tetap tinggal di rumah," tandasnya.

Ganjar juga memerintahkan jajarannya untuk menghitung dampak sosial akibat virus corona. Ini sesuai arahan presiden, yang memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi dan realokasi anggaran yang ada. Sejumlah anggaran yang tidak mendesak, harus diarahkan pada kepentingan penanganan corona.

"Termasuk presiden memerintahkan kami menghitung dan menyiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus ini. Nanti apa saja yang terdampak, siapa yang terpengaruh hingga prioritas. Sesuai arahan presiden, mereka yang butuh perhatian adalah lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, UKM dan lainnya," terangnya.

Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan Rp 100 miliar untuk kebutuhan di sektor kesehatan. "Sebenarnya anggaran itu juga menurut saya masih terlalu kecil. Sementara untuk social safety net, sedang kami siapkan. Kami minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penghitungan," pungkasnya.


Bagikan :

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah terus mengupayakan untuk menekan angka penularan Covid-19. Berbagai skenario telah disiapkan, termasuk langkah yang akan diambil jika keadaan makin memburuk.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya mempersiapkan balai diklat dan hotel milik Pemprov Jateng sebagai ruang isolasi darurat untuk pasien Covid-19. 

"Kalau kondisi memburuk, kami sudah menyiapkan beberapa tempat seperti balai diklat atau hotel milik kami sebagai ruang isolasi. Kamarnya lumayan banyak, sehingga bisa disiapkan untuk itu," kata Ganjar seusai rapat terbatas melalui video conference dengan Presiden Joko Widodo di rumah dinas Puri Gedeh, Selasa (24/3/2020). 

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk memanfaatkan aset milik dua lembaga negara itu sebagai ruang isolasi.

"Bahkan sekarang saya sudah meminta BPBD untuk mendata, berapa jumlah tenda yang kita punya. Kami sudah mengantisipasi sampai sedetil itu sambil terus berusaha melakukan langkah-langkah preventif," imbuhnya.

Ia berharap skenario buruk itu tidak sampai terjadi. Untuk itu, semua cara dalam rangka menekan persebaran Covid-19 harus dilakukan seoptimal mungkin. Selain itu, dukungan beberapa rumah sakit swasta juga telah dipersiapkan. Meski tidak memiliki ruang isolasi banyak, namun bantuan dari rumah sakit swasta itu diharapkan mampu menanggulangi wabah ini.

"Saat ini kami sudah siapkan rumah sakit lini satu sebanyak 13, kemudian lini dua 45 dan lini tiga adalah sisanya. Beberapa rintisan rumah sakit di Solo dan Brebes juga akan kami siapkan khusus untuk ini. Tetapi bagaimanapun kita harus melakukan tindakan preventif supaya tidak semua tertular dan lari ke rumah sakit. Itu pasti memberatkan dan rumah sakit tidak akan mampu. Untuk itu saya perintahkan seluruh bupati/wali kota, camat, lurah hingga RT/RW gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar warga tetap tinggal di rumah," tandasnya.

Ganjar juga memerintahkan jajarannya untuk menghitung dampak sosial akibat virus corona. Ini sesuai arahan presiden, yang memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi dan realokasi anggaran yang ada. Sejumlah anggaran yang tidak mendesak, harus diarahkan pada kepentingan penanganan corona.

"Termasuk presiden memerintahkan kami menghitung dan menyiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus ini. Nanti apa saja yang terdampak, siapa yang terpengaruh hingga prioritas. Sesuai arahan presiden, mereka yang butuh perhatian adalah lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, UKM dan lainnya," terangnya.

Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan Rp 100 miliar untuk kebutuhan di sektor kesehatan. "Sebenarnya anggaran itu juga menurut saya masih terlalu kecil. Sementara untuk social safety net, sedang kami siapkan. Kami minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penghitungan," pungkasnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu