SEMARANG -Pemerintah pusat melalui Satgas Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, bahwa  meskipun peniadaan mudik bukan kabar yang menggembirakan, namun ini menjadi keputusan terbaik saat pandemi. Ia berharap, masyarakat tidak lengah dalam upaya menjaga agar grafik jumlah positif Covid-19 di Jawa Tengah tetap menurun. 

"Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah, dan mudik ini bagian dari pergerakkan massa yang paling gede dalam sejarah, sehingga potensi itu mesti kita mitigasi sejak awal. Maka, tadi sudah disimulasikan arahan Pak Menko Polhukam, Mendagri dan Kapolri. (Semua) Sudah disiapkan sampai tingkat bawah,” ujar Ganjar usai memimpin Rapat Penanganan COVID-19 Jawa Tengah dan Larangan Mudik, di ruang rapat gedung A, Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021). 

Ganjar menjelaskan, pada masa pelarangan mudik, yakni tanggal 6-17 Mei 2021, akan ada pos penyekatan di wilayah perbatasan Jateng-DIY, Jateng-Jatim dan Jateng-Jabar. Untuk memastikan aturan itu bisa berjalan, ia  meminta para kepala daerah untuk mendukung. 

“Akan ada pos terpadu, dan penyekatan secara detail. (Personil) dari Polda sudah menyiapkan itu. Kita (juga minta) dukungan dari kabupaten/kota termasuk (yang berada di) titik perbatasan wilayah yang ada,” tegasnya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan tiga skenario yang dilakukan menyusul adanya pelarangan mudik. 

Skenario pertama adalah pra-larangan dari tanggal 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI , akan ada potensi warga melakukan mudik dini, yaitu sekitar 20 persen dari total jumlah pemudik Jawa Tengah. 

Mengutip hasil survei Kementerian Perhubungan, Henggar mengatakan akan ada potensi sekitar 4,6 juta pemudik Jawa Tengah yang perlu diantasipasi. 

“Kita coba antisipasi dengan kita melakukan posko mobile.  Posko mobile ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI–Polri, harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah,” sambung Henggar. 

Skenario kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah terlanjur mudik. Bagi mereka akan diberlakukan PPKM mikro secara optimal. 

“Di Jawa Tengah ini kita tahu dengan Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” imbuhnya. 

Sedangkan skenario ketiga, pihaknya akan melakukan operasi pada saat pelarangan. Lokasi-lokasinya akan ditentukan nanti oleh pihak kepolisian, karena hal itu merupakan bentuk sinergi berbagai pihak. Dishub mencatat, tahun lalu, pemudik Jawa Tengah, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara, totalnya sekitar 661 ribu.  

Sementara itu Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol. Rudy Syafirudin, mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi secara masif himbauan pelarangan mudik tahun ini bagi masyarakat. Sebab, menurut Rudy, karena ganasnya penyebaran Covid-19, mudik justru akan membahayakan pihak lain yang dikunjungi. 

Menurutnya, saat pelaksanaan kegiatan, pihaknya akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Pihaknya akan mengingatkan masyarakat agar menggunakan tempat, hanya 50 persen dari kapasitas. Ia pun mengimbau secara tegas kepada para pengelola rest area untuk mematuhi aturan tersebut. 

“Tidak boleh lebih, supaya penekanan angka Covid  kita tetap menurun, (dengan) stabil, “ harap Rudy.  

Sedangkan untuk penyekatan, pihaknya telah menyiapkan 11.217 personel yang akan ditempatkan di 198 pos Operasi Ketupat Candi. Selain itu, juga terdapat 14 titik pos penyekatan perbatasan.