Semarang – Model pembiayaan untuk keperluan pembangunan sebenarnya sangat diperlukan untuk percepatan. Sayangnya, belum banyak daerah yang menggunakannya. Padahal, Kementerian Keuangan sudah memfasilitasi melalui PT SMI bagi pemerintah daerah yang membutuhkannya.

“Ketika anggaran kita sangat sedikit untuk membiayai pembangunan, maka alternatif pembiayaan pembangunan belum banyak digunakan di daerah. Saya kira Kementerian Keuangan punya PT SMI untuk pembiayaan infrastruktur, tapi itu belum terlalu laku,” kata Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menjadi keynote speaker Seminar Kementerian Keuangan bertema “APBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan” di Hotel Santika, Rabu (19/9).

Ganjar mengaku, Jawa Tengah sudah pernah ditawari kerja sama oleh PT SMI. Tapi, ketika dikomunikasikan dengan pihak DPRD, tidak disetujui. Padahal, masyarakat membutuhkan pembangunan yang bisa dipercepat.

“Kita biasanya masih konvensional. (Anggaran) Lima tahun, dibagi setahun-setahun. Kalau setahun, duitnya segitu ya segitu aja. Artinya, ngutangnya nggak berani. Padahal, kalau kita lima tahun, saya ingin percepat misalnya satu ruas jalan dengan kebutuhan anggaran Rp 10 triliun, dengan mengambil pembiayaan, maka pekerjaan selesai di depan. Utang saya cicil lima tahun. Tapi ini nggak laku,” ungkapnya.

Ganjar menduga, pembiayaan infrastruktur belum menjadi pilihan karena pemahaman kerja sama anggaran yang masih kurang.

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng