SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberantas mafia tanah. 

"Ini bagus sekali karena akan serius memberantas mafia tanah dan sudah bekerja sama dengan kepolisian," kata Ganjar saat ditemui usai menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 di halaman Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Semarang, Jumat (24/9/2021). 

Ganjar mengaku ikut tergetar saat membacakan amanat Menteri ATR/BPN dalam upacara tersebut. Ia menangkap terdapat dua komitmen serius yang ditonjolkan dalam amanat tersebut. Pertama, pelayanan yang cepat dan terbuka, dimana ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam palaksanaan UU Cipta Kerja untuk mendukung kemudahan usaha, dan kedua terkait memberantas mafia tanah. 

"Sebagai orang yang membacakan, saya ikut bergetar. Ada keseriusan yang ditonjolkan di sana. Pertama sisi pelayanan, peran ATR/BPN ini tinggi seperti memudahkan izin dan memberikan pelayanan cepat termasuk layanan ruang untuk usaha. Kedua keseriusan memberantas mafia tanah," katanya. 

Ganjar mengatakan ada perubahan besar dan cepat terkait pelayanan di ATR/BPN. Ia menggambarkan pelayanan di ATR/BPN sebelumnya sebagai ruang gelap. Namun kondisi tersebut telah berubah dan semakin hari semakin baik, cepat, dan mudah. 

"Informasi ini yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa kalau mau mengurus gampang. Dulu kantor paling gelap itu ATR/BPN. Semua urusan tidak kelihatan, peteng ndhedhet bahasanya. Tapi sekarang terang benderang karena semua di-disclosed, dibuka, dan masyarakat bisa melihat dengan baik. Layanan makin cepat dan mudah," kata Ganjar. 

Beberapa waktu lalu dukungan memberantas mafia tanah juga diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Tepatnya usai acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden Joko Widodo kepada paguyuban petani di Jawa Tengah, Rabu (22/9/2021). Dalam acara itu Presiden menegaskan komitmen untuk memberantas mafia tanah. 

"Betul, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun. Sekali lagi, apa pun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi. Banyak sekali caranya. Komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung (mafia tanah)," kata Ganjar.