Follow Us :              

Dahulukan Integritas, Profesional, Atau Sejahtera?

  11 April 2017  |   08:00:00  |   dibaca : 482 
Kategori :
Bagikan :


Dahulukan Integritas, Profesional, Atau Sejahtera?

11 April 2017 | 08:00:00 | dibaca : 482
Kategori :
Bagikan :

Foto : (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : (Humas Jateng)

Semarang – Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) diharapkan bisa menjadi

mitra pemerintah yang baik, profesional, dan berintegritas tanpa terkooptasi dengan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) tertentu maupun kepentingan lain. Sehingga pengawasan yang

dilakukan lebih baik dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPN AAIPI Sumiyati Ak MFM saat Pengukuhan Dewan

Pengurus AAIPI Wilayah Jawa Tengah dan Sarasehan Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah Daerah, di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Selasa (11/4). Dalam

tugasnya, kata Sumaryati, AAIPI berkewajiban menyusun tiga hal utama. Pertama, menyusun

kode etik yang mengatur tentang perilaku antara auditor, teman sejawat, hingga rekan

pengawasan, kedua membangun standar audit yang dibangun dengan profesional sesuai hasil

praktik terbaik, dan ketiga membangun sistem chek and balance.

“Semua anggota AAIPI adalah setiap aparat pengawasan intern yang ada. Kita ada untuk

membangun profesionalitas. Apalagi AAIPI ini organisasi profesi yang muncul sebagai amanat

pengendalian internal,” katanya.

Lebih jauh Sumaryati mengatakan dengan adanya wadah itu diharapkan dalam menjalankan

amanah reformasi, terutama bidang keuangan, bisa dibangun dengan hasil yang lebih baik, cepat,

dan efisien.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan BPKP RI Gatot Darmasto Ak MBA

menambahkan, adanya AAIPI bisa memberikan peran pengawasan intern yang menjalankan

fungsi insurance, konsultasi, dan sebagai mediator. Sehingga Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) melalui audit kinerja bisa mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomis.

“Misal dengan IA-CM (Internal Audit – Capability Model) harapan terhadap APIP yang efektif

bisa memiliki kemampuan assurance activities, anti coruption activities, dan advisory

activities,” katanya.

Gatot juga memaparkan target capaian maturitas SPIP level 3 yang ada di Jawa Tengah, di mana

pada 2017 target untuk kantor/ lembaga mencapai 45 persen, provinsi 45 persen, dan kabupaten/

kota 30 persen.

Pada kesempatan itu, Gatot juga menyerahkan piagam penghargaan bagi lima pemda peraih

maturitas SPIP Level 3. Penghargaan diterima Wagub Jateng (Pemerintah Provinsi Jateng),

Bupati Kudus (Kabupaten Kudus), Wakil Wali Kota Surakarta (Kota Surakarta), Inspektur

Boyolali (Kabupaten Boyolali), dan Sekda Karanganyar (Kabupaten Karanganyar).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan pembentukan AAIPI

Jateng untuk meningkatkan kapasitas APIP daerah di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota

se-Jawa Tengah. Bagaimana pun pengawasan merupakan bagian penting birokrasi reformasi.

“Apalagi pada saat kita ingin aparat berintegritas, jujur dan bersih, termasuk juga semakin

profesional. Tinggal nanti mau yang mana dulu, integritas dulu, profesional dulu, atau sejahtera

dulu? Karena pengawas dan pengawasnya juga manusia,” kata Heru.

Namun wagub optimistis, output AAIPI akan membentuk wadah auditor intern yang berkualitas

dan berintegritas, serta menyediakan wadah bagi mitra APIP untuk bersama-sama meningkatkan

kapasitas APIP. Sekaligus bisa membangun pengendalian intern dan budaya integritas bagi

Pemerintah Daerah Jawa Tengah.


Bagikan :

Semarang – Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) diharapkan bisa menjadi

mitra pemerintah yang baik, profesional, dan berintegritas tanpa terkooptasi dengan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) tertentu maupun kepentingan lain. Sehingga pengawasan yang

dilakukan lebih baik dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPN AAIPI Sumiyati Ak MFM saat Pengukuhan Dewan

Pengurus AAIPI Wilayah Jawa Tengah dan Sarasehan Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah Daerah, di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Selasa (11/4). Dalam

tugasnya, kata Sumaryati, AAIPI berkewajiban menyusun tiga hal utama. Pertama, menyusun

kode etik yang mengatur tentang perilaku antara auditor, teman sejawat, hingga rekan

pengawasan, kedua membangun standar audit yang dibangun dengan profesional sesuai hasil

praktik terbaik, dan ketiga membangun sistem chek and balance.

“Semua anggota AAIPI adalah setiap aparat pengawasan intern yang ada. Kita ada untuk

membangun profesionalitas. Apalagi AAIPI ini organisasi profesi yang muncul sebagai amanat

pengendalian internal,” katanya.

Lebih jauh Sumaryati mengatakan dengan adanya wadah itu diharapkan dalam menjalankan

amanah reformasi, terutama bidang keuangan, bisa dibangun dengan hasil yang lebih baik, cepat,

dan efisien.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan BPKP RI Gatot Darmasto Ak MBA

menambahkan, adanya AAIPI bisa memberikan peran pengawasan intern yang menjalankan

fungsi insurance, konsultasi, dan sebagai mediator. Sehingga Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) melalui audit kinerja bisa mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomis.

“Misal dengan IA-CM (Internal Audit – Capability Model) harapan terhadap APIP yang efektif

bisa memiliki kemampuan assurance activities, anti coruption activities, dan advisory

activities,” katanya.

Gatot juga memaparkan target capaian maturitas SPIP level 3 yang ada di Jawa Tengah, di mana

pada 2017 target untuk kantor/ lembaga mencapai 45 persen, provinsi 45 persen, dan kabupaten/

kota 30 persen.

Pada kesempatan itu, Gatot juga menyerahkan piagam penghargaan bagi lima pemda peraih

maturitas SPIP Level 3. Penghargaan diterima Wagub Jateng (Pemerintah Provinsi Jateng),

Bupati Kudus (Kabupaten Kudus), Wakil Wali Kota Surakarta (Kota Surakarta), Inspektur

Boyolali (Kabupaten Boyolali), dan Sekda Karanganyar (Kabupaten Karanganyar).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan pembentukan AAIPI

Jateng untuk meningkatkan kapasitas APIP daerah di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota

se-Jawa Tengah. Bagaimana pun pengawasan merupakan bagian penting birokrasi reformasi.

“Apalagi pada saat kita ingin aparat berintegritas, jujur dan bersih, termasuk juga semakin

profesional. Tinggal nanti mau yang mana dulu, integritas dulu, profesional dulu, atau sejahtera

dulu? Karena pengawas dan pengawasnya juga manusia,” kata Heru.

Namun wagub optimistis, output AAIPI akan membentuk wadah auditor intern yang berkualitas

dan berintegritas, serta menyediakan wadah bagi mitra APIP untuk bersama-sama meningkatkan

kapasitas APIP. Sekaligus bisa membangun pengendalian intern dan budaya integritas bagi

Pemerintah Daerah Jawa Tengah.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu