Semarang – Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diminta lebih berani menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Termasuk, dalam perencanaan dana desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso SP MSi membeberkan, prioritas penggunaan dana desa tidak hanya untuk pembangunan atau infrastruktur. Tapi juga untuk pembedayaan masyarakat. Potensi itu mesti dimanfaatkan benar oleh kader PKK untuk memasukkan kegiatan yang dapat menggerakkan masyarakat.

Mengingat penggunaan dana desa merupakan kewenangan desa, Nadi meminta agar kader PKK ikut aktif menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Bagaimana pun kader PKK merupakan bagian dari elemen masyarakat yang mesti dilibatkan dalam Musrenbang. Kuncinya, kader harus faham mengenai proses perencanaan pembangunan di desanya.

Sayangnya, meski dilibatkan dalam kepanitiaan Musrenbangdes, para kader PKK tidak dalam posisi yang strategis. Masih banyak di antara mereka yang justru terlibat untuk menerima tamu atau mengurus konsumsi.

“Kelemahan di desa, Musrenbangdes ibu-ibunya tidak terlibat langsung. Ibu-ibu lebih suka jadi seksi konsumsi dan penerima tamu. Rapatnya malah tidak diikuti. Ini yang harus diubah. Kader PKK harus PD (percaya diri) dan lantang, berani menyuarakan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan PKK,” sorot Nadi, saat Rapat Konsultasi PKK se-Jawa Tengah Tahun 2017, di Aula Dispermadesdukcapil, Selasa (10/10).

Kondisi tersebut dibenarkan pengurus Pokja I Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Tegal, Rokhiyah. Menurutnya, kelemahan lain, kalau pun para kader PKK ikut dalam Musrenbang, biasanya usulan yang dibawa pun tidak didasari dari kebutuhan masyarakat.

“Kadang memang usulnya seragam atau studi banding. Padahal itu tidak boleh,” ungkapnya.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo meminta kondisi tersebut tidak lagi terulang. Dia berharap para kader PKK aktif menyuarakan aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan riil.  Tentunya, sebelum mengikuti Musrenbang, mereka diminta “belanja” masalah di wilayahnya, sehingga saat dihadapkan pada pertanyaan menyangkut usulan yang disampaikan, dia sudah siap berargumentasi.

“Pemberdayaan masyarakat di PKK berawal dari masalah desa. Kalau argumentasi kuat, forum akan setuju,” jelasnya, didampingi Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Sudarli Heru Sudjatmoko.

Diakui, hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak langsung dapat dilihat. Misalnya, pendidikan karakter yang hasilnya dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian. Tapi, jika analisis dan argumentasi sudah disiapkan, program yang diajukan akan disetujui. Untuk itu dia meminta adanya pelatihan mengenai perencanaan dan penyusunan anggaran, khususnya dana desa, kepada kader PKK hingga di tingkatan paling bawah.

“Saya berharap semua TP PKK atau kader faham (mengenai penganggaran). Mereka di tingkat kabupaten hingga desa harus melek informasi dan aktif dalam Musrenbang. Jangan hanya jadi seksi konsumsi,” tegas Atikoh. (Ul, Diskominfo Jateng)