SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong industri halal agar semakin berkembang. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan berbagai upaya dilakukan Jateng untuk mendukung pemerintah pusat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri halal.

Wagub menyebut, Jateng memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hingga saat ini, lanjutnya, terdapat 2.144 sertifikasi halal bagi UMKM yang telah dilakukan Jateng. Selain itu, sebanyak 284 industri kecil menengah juga difasilitasi oleh Pemprov Jateng. 

"Dengan sertifikasi halal yang dimiliki sebuah produk diharapkan dapat meningkatkan imej, atau citra positif tentang penjaminan produk. Membangun kepercayaan konsumen, memperkuat unique selling point, dan tentunya meningkatkan kesempatan atau peluang produk untuk masuk ke pasar industri halal," kata Taj Yasin saat menyambut peserta mancanegara Halal 20 Indonesia 2022 di Hotel Padma Semarang, Kamis (17/11/2022).

Mantan anggota DPRD Jateng itu menambahkan, untuk meningkatkan kualitas dan kehalalan daging potong, sebanyak 21 rumah potong hewan (RPH) didorong memiliki sertifikat halal. Selain itu, lebih dari 100 orang mendapatkan pelatihan juru sembelih halal dari Pemprov Jateng.

Lebih jauh wagub mengatakan Jateng terpilih sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan dalam Indonesia Muslim Travel Index pada tahun 2019. Menurutnya, dengan capaian itu, Jateng semakin terpacu untuk memberikan fasilitas dan kemudahan akses bagi pelancong muslim dari berbagai negara.

"Saya harap forum Halal 20 akan berjalan lancar dan sukses dan menghasilkan keputusan-keputusan yang mendorong majunya industri halal di Indonesia yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Acara Halal 20 Indonesia 2022 tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH) Muhammad Aqil Irham.

Dalam sambutannya, Wapres mengatakan bahwa potensi besar pasar halal global kian menarik bagi produsen dan pelaku perdagangan antar negara. Dia menyebut sejumlah negara telah menikmati manfaat dan keuntungan perdagangan dan nilai transaksi produk halal antar negara.

Indonesia terus berkomitmen mengembangkan dan memperkuat kerjasama pasar halal global baik dengan negara anggota G20 maupun dengan negara tujuan ekspor Indonesia. Wapres optimis ekonomi halal dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan dan diperhitungkan dalam upaya untuk pulih bersama secara kuat dan inklusif. 

"Dengan demikian fenomena meningkatnya perdagangan produk halal antar negara turut membawa konsekuensi penting terutama menjawab tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan produk halal secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan," kata Ma'ruf.

Lebih jauh, wapres menegaskan acara Halal 20 harus dioptimalkan untuk mendukung presidensi G20 Indonesia. Dia ingin dalam acara bertajuk "G20 Global Halal Forum" itu BPJPH beserta lembaga halal luar negeri untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkini dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

kerjasama perlu dikembangkan dengan adanya saling mengakui sertifikat halal dari masing-masing lembaga. Menurut Ma'ruf, sekat perdagangan antar negara semakin kabur dengan maraknya teknologi digital. Dampaknya, lanjut dia, ruang perdagangan produk halal semakin terbuka seiring dengan potensi penguatan kerjasama pasar halal global.

"Secara khusus saya apresiasi MoU yang telah ditandatangani antara BPJPH dengan sejumlah lembaga halal luar negeri. Ini adalah langkah awal yang sangat baik menuju jaminan produk halal secara holistik dan berkelanjutan. Saya harap kerjasama serupa semakin terjalin di banyak negara," papar wapres.

Lebih jauh, Ma'ruf Amin menegaskan agar pengembangan produk halal agar terus diperluas. Dia menilai, jaminan produk halal tidak hanya soal sertifikasi namun juga teknologi, SDM dan sarana prasarana. 

"Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul inovatif dan berdaya saing kerjasama pengembangan teknologi harus diperkuat, baik antar negara maupun antar lembaga," tegasnya.