SEMARANG - Pengelolaan keuangan desa di Jawa Tengah akan menerapkan transaksi non-tunai. Desa Gondang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, menjadi pilot project (proyek percontohan) penerapan transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa. 

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa akan mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan Sekda, usai menghadiri Launching Implementasi Transaksi Non-tunai Pemerintah Desa di Jawa Tengah, Jumat (25/08/2023) di Gradhika Bhakti Praja.

"Karena dengan pembayaran transaksi non-tunai ini, bahwa semua pembayaran langsung kepada rekening penerima pembayaran. Dan dengan transaksi non-tunai ini, semua datanya tercatat. Bahasanya kalau orang mau minta pertanggungjawaban, ini lho kita buka pun, datanya ada semua," tuturnya. 

Melalui transaksi non-tunai, kewajiban membayar pajak pun, kata Sekda, akan menjadi lebih patuh. Pasalnya, bendahara desa atau kepala urusan keuangan desa, tidak perlu lagi datang langsung ke bank. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari, untuk menerapkan pengelolaan keuangan secara non-tunai, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur desa. Maka, mereka juga akan diberikan fasilitas pelatihan oleh Pemprov Jateng, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Besok kita akan melakukan pelatihan dengan perangkat-perangkat desa dan (didampingi) dari Kemendagri. Dari teman-teman kita yang sudah dilatih di Kemendagri, nanti juga akan menjadi pelatih," kata Sekda.

Terkait kebutuhan koneksi internet untuk menunjang kelancaran transaksi non-tunai, Sekda menyampaikan, Pemprov Jateng akan membantu area-area blank spot (daerah yang tidak tersentuh sinyal) dengan wifi. Upaya ini juga dilakukan saat penanganan covid-19 dan pengentasan kemiskinan. 

"Ada 300-an desa yang kita bantu selama kemarin, juga penanganan covid, kemiskinan, itu kita juga memasang wifi di daerah-daerah blank spot. Nanti juga kalau yang ini, pasti akan lebih teridentifikasi mana-mana yang membutuhkan," ujarnya.

Plt Dirut Bank Jateng, Irianto Harko Saputro menyampaikan, implementasi transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa direspon Bank Jateng dengan menghadirkan cash management system (CMS) melalui aplikasi siskudeslink. Saat ini, baru satu desa piloting di Kecamatan Cepiring Kendal yang mengimplementasikannya. Secara bertahap, akan diikuti desa lainnya, yang jumlahnya sebanyak 7.809 desa. 

"Implementasi transaksi non-tunai berbasis CMS Bank Jateng, diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi iklim pengelolaan keuangan pemerintah desa. Antara lain mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mencegah penyimpangan transaksi atas korupsi, mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan kas desa," jelasnya.