BALI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyabet penghargaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kategori Pelaksana SPHP Terbaik Pertama dari Badan Pangan Nasional RI. Jateng dinobatkan sebagai juara satu dengan peraihan nilai 95 poin.

Pada peringkat kedua dengan nilai 93,  diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ketiga dengan skor 90.

Penghargaan diberikan langsung kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., di Hotel Intercontinental Bali, Jumat (15/09/2023) malam. Pj Gubernur menyampaikan, penilaian yang dilakukan Badan Pangan Nasional RI dalam SPHP Award, meliputi respons cepat, elaborasi, dan kolaborasi dalam menggerakkan kabupaten/kota.

"Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya, beserta staf yang tentunya telah bekerja sama atau berkolaborasi dengan pegiat pangan di kabupaten maupun kota. Dan juga telah berkolaborasi dengan BUMN seperti Bulog, kemudian RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) ya, dan juga dengan BUMD provinsi Jawa Tengah, juga berkolaborasi dengan kelompok tani, poktan (kelompok tani), gapoktan (gabungan kelompok tani), dan juga badan usaha lainnya," tutur Pj Gubernur Jateng. 

Prestasi yang diraih, lanjut Pj Gubernur, harus terus dipertahankan. Upaya untuk mempertahankan kinerja, antara lain dengan memaksimalkan kebijakan ataupun aturan yang sudah berjalan. Sebagai contoh, memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHati) yang digagas sejak tahun 2014 lalu. Kemudian, menggunakan cold storage dan menjalankan sistem logistik daerah.

"Untuk mempertahankan kinerja yang selama ini sudah terbangun, kami akan melakukan beberapa langkah, yaitu memaksimalkan program yang sudah berjalan. Kemudian kami juga akan (terus) menggencarkan gerakan diversifikasi pangan. Itu mulai dari jagung, umbi-umbian, dan sumber karbohidrat lainnya," katanya.

Pj Gubernur Jateng juga mengingatkan, pentingnya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar jajaran terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, BUMN, BUMD, dan TNI/Polri.

Selain meraih penghargaan Pelaksana SPHP Terbaik Pertama, Pemprov Jateng juga mendapatkan juara pertama Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengemukakan, GPM di Jawa Tengah tidak hanya melibatkan Bulog, tetapi juga 361 kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Ketika mereka terlibat dalam gerakan pasar murah, mereka diberikan bantuan transportasi komoditas, sehingga dapat menjual bahan pangan dengan harga lebih murah dari pasaran.

"Itu yang kalau kita mungkin contohkan, beras itu diberikan bantuan transport  Rp 1.200/kg. Tinggal nanti gapoktan kirim ke gerakan pasar murah itu, misalnya 2 ton, berarti 2 ton X Rp 1.200. Kemudian (komoditas) yang gampang rusak, cabai, telur, kemudian bawang merah, itu Rp 2.000/kg," jelasnya.

Pelaksanaan GPM dengan pemberian bantuan transportasi komoditas ini, sejak Januari hingga Agustus 2023, terhitung sudah 394 kali dilakukan. Untuk pelaksanaan sampai Desember 2023 nanti, masih ada 80 kali GPM. Pelaksanaan GPM 2023, kata Dyah, lebih masif daripada tahun 2022 yang hanya 180 kali.

"Sebenarnya bukan berapa kalinya. Sebenarnya maknanya adalah bahwa semakin sering kita turun mengintervensi ke masyarakat, memberikan harga pangan yang murah, maka harapannya, semakin mudah masyarakat mengakses pangan dengan harga murah," ungkapnya.

Dyah membeberkan, pelaksanaan GPM ini juga melibatkan kerja sama dengan banyak pihak, seperti BUMN (PT Rajawali Nusindo, Perusahaan Perdagangan Indonesia), BUMD (PT Jateng Agro Berdikari), Badan Usaha Milik Petani, dan pelaku usaha. 

Selain inovasi pelaksanaan GPM yang memberikan bantuan transportasi komoditas, Pemprov Jateng Jateng juga mempunyai terobosan pemberian subsidi harga pangan. Pada tahun 2022, subsidi tersebut diberikan pada komoditas kedelai.

"Kenapa kita memilih kedelai? Karena saat itu kita evaluasi dengan TPID (BI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian), itu kedelai harganya sudah stabil tinggi. Lebih dari 20% dari harga acuan pemerintah. Sekalipun kedelai itu kedelai impor. Dengan kondisi itu, maka kita kemudian mengintervensi dengan subsidi harga Rp 1.000/kg," paparnya.

Ada sebanyak 2.086 perajin tahu tempe yang menerima subsidi harga kedelai, sambungnya. Penerima subsidi harga kedelai dikhususkan bagi perajin tahu tempe non Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI).

"Jadi yang kecil-kecil itu yang kita bantu. Itu mungkin yang agak berbeda dengan provinsi lain," ungkapnya.

Jawa Tengah, lanjut Dyah, juga memiliki intervensi jangka menengah untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Jateng menyiapkan sarana prasarana simpan dengan cold storage, supaya umur simpan komoditas pangan yang mudah rusak, lebih panjang.

"Jadi ada cold storage kapasitas 15 ton yang digunakan untuk menyimpan bawang merah dan juga cabai. Kita tempatkan di BUMD nya Kota Surakarta, PT Pedaringan. Itu digunakan saat harga komoditas jatuh,  seperti bawang merah seperti sekarang ini," ucapnya.

Ketika harga komoditas jatuh, Dyah menerangkan, PT Pedaringan membeli untuk menyerap komoditas dengan harga sesuai acuan pemerintah. Komoditas yang dibeli, kemudian disimpan. Saat terjadi kenaikan harga, maka komoditas akan dilepas di pasar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasarannya.

"Jadi itu mungkin salah satu upaya yang dilakukan untuk jangka menengahnya. Dan yang lebih penting lagi, adanya dana alokasi untuk bantuan transportasi, untuk komoditas itu, bisa menggerakkan kabupaten/kota supaya ikut berkontribusi dalam stabilisasi pasokan harga pangan," pungkasnya.