Follow Us :              

BKSP Dorong SMK Replikasi Sistem Magang Jerman

  09 March 2017  |   11:00:00  |   dibaca : 1248 
Kategori :
Bagikan :


BKSP Dorong SMK Replikasi Sistem Magang Jerman

09 March 2017 | 11:00:00 | dibaca : 1248
Kategori :
Bagikan :

Foto : (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : (Humas Jateng)

Semarang - Peningkatan kualitas pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memeroleh perhatian besar dari Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Jawa Tengah. BKSP menilai perlu pembentukan kelompok kerja yang bertugas untuk mengembangkan kualitas sistem magang bagi pelajar sekolah vokasi.

 

"Penyiapan lulusan SMK sangat penting. Di Indonesia, kami belum melihat persiapan magang yang matang untuk masuk industri. Saya usulkan ada tim kecil yang mematangkan ini," terang Kepala BSKP Provinsi Jawa Tengah Hertoto Basuki saat menghadiri Rapat Koordinasi BKSP Kompetensi SDM Provinsi Jawa Tengah di Dafam Hotel, Rabu (8/3).

 

Hertoto menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui OPD terkait dapat mereplikasi sistem magang di Jerman yang terbukti unggul. Sehingga lulusan SMK dapat segera diserap oleh industri yang memerlukan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu.

 

"Di Jerman, sekolah itu 30 persen teori, 70 persen praktik. Sebelum mereka masa praktik, akan ada trainer yang mempersiapkan anak magang masuk dunia industri. Sehingga satu minggu masuk, anak magang sudah bisa bekerja layaknya pekerja lainnya," bebernya.

 

Saran BKSP Jateng disambut baik oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang hadir meresmikan acara tersebut. Mantan wakil bupati Purbalingga itu membenarkan, beberapa industri garmen di Jawa Tengah memang merekrut ribuan lulusan SMK berkompeten untuk menjadi tenaga kerja produktif. Dirinya mencontohkan, pabrik sepatu di Mayong, Jepara memerlukan tujuh ribu tenaga kerja yang terampil menjahit.

 

"Sementara itu, pabrik sepatu di Salatiga membutuhkan delapan ribu tenaga kerja. Yang diperlukan adalah lulusan SMK yang punya keterampilan menjahit," terangnya.

 

Heru menjelaskan, salah satu dasar pemilihan jurusan SMK adalah minat masyarakat. Dirinya merasa, masyarakat perlu memperoleh informasi tentang tren investasi di daerahnya. Sehingga informasi itu dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih jurusan di SMK.

 

"Saya pernah berdialog dengan kepala dinas pendidikan tentang dasar pertimbangan jurusan SMK itu apa saja. Salah satunya adalah minat masyarakat. Saya berpikir, apakah masyarakat tahu investasi apa yang banyak berkembang tahun ini atau dua tahun mendatang. Ini kan proyeksi yang didasarkan data statistik dari lapangan agar tidak banyak anak kita yang lulus justru menganggur," jelasnya.

 

Heru berpikir, SMK perlu menambahkan mata pelajaran khusus atau keterampilan tambahan bagi siswa-siswinya. Sehingga mereka lebih mudah memasuki dunia industri. Namun, pemberian keterampilan tambahan tersebut perlu disesuaikan dengan alih kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

 

"SMK-SMK itu harus lincah. Ada mata pelajaran umum atau pokok, namun perlu pula mata pelajaran yang dapat disesuaikan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk saat ini dinas pendidikan kita sudah tidak lagi menangani pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal utamanya ditangani dinas tenaga kerja. Saya kira penyesuaian dalam hal tupoksi dan anggarannya harus cepat," jelasnya. (Humas Jateng)

 


Bagikan :

Semarang - Peningkatan kualitas pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memeroleh perhatian besar dari Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Jawa Tengah. BKSP menilai perlu pembentukan kelompok kerja yang bertugas untuk mengembangkan kualitas sistem magang bagi pelajar sekolah vokasi.

 

"Penyiapan lulusan SMK sangat penting. Di Indonesia, kami belum melihat persiapan magang yang matang untuk masuk industri. Saya usulkan ada tim kecil yang mematangkan ini," terang Kepala BSKP Provinsi Jawa Tengah Hertoto Basuki saat menghadiri Rapat Koordinasi BKSP Kompetensi SDM Provinsi Jawa Tengah di Dafam Hotel, Rabu (8/3).

 

Hertoto menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui OPD terkait dapat mereplikasi sistem magang di Jerman yang terbukti unggul. Sehingga lulusan SMK dapat segera diserap oleh industri yang memerlukan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu.

 

"Di Jerman, sekolah itu 30 persen teori, 70 persen praktik. Sebelum mereka masa praktik, akan ada trainer yang mempersiapkan anak magang masuk dunia industri. Sehingga satu minggu masuk, anak magang sudah bisa bekerja layaknya pekerja lainnya," bebernya.

 

Saran BKSP Jateng disambut baik oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang hadir meresmikan acara tersebut. Mantan wakil bupati Purbalingga itu membenarkan, beberapa industri garmen di Jawa Tengah memang merekrut ribuan lulusan SMK berkompeten untuk menjadi tenaga kerja produktif. Dirinya mencontohkan, pabrik sepatu di Mayong, Jepara memerlukan tujuh ribu tenaga kerja yang terampil menjahit.

 

"Sementara itu, pabrik sepatu di Salatiga membutuhkan delapan ribu tenaga kerja. Yang diperlukan adalah lulusan SMK yang punya keterampilan menjahit," terangnya.

 

Heru menjelaskan, salah satu dasar pemilihan jurusan SMK adalah minat masyarakat. Dirinya merasa, masyarakat perlu memperoleh informasi tentang tren investasi di daerahnya. Sehingga informasi itu dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih jurusan di SMK.

 

"Saya pernah berdialog dengan kepala dinas pendidikan tentang dasar pertimbangan jurusan SMK itu apa saja. Salah satunya adalah minat masyarakat. Saya berpikir, apakah masyarakat tahu investasi apa yang banyak berkembang tahun ini atau dua tahun mendatang. Ini kan proyeksi yang didasarkan data statistik dari lapangan agar tidak banyak anak kita yang lulus justru menganggur," jelasnya.

 

Heru berpikir, SMK perlu menambahkan mata pelajaran khusus atau keterampilan tambahan bagi siswa-siswinya. Sehingga mereka lebih mudah memasuki dunia industri. Namun, pemberian keterampilan tambahan tersebut perlu disesuaikan dengan alih kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

 

"SMK-SMK itu harus lincah. Ada mata pelajaran umum atau pokok, namun perlu pula mata pelajaran yang dapat disesuaikan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk saat ini dinas pendidikan kita sudah tidak lagi menangani pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal utamanya ditangani dinas tenaga kerja. Saya kira penyesuaian dalam hal tupoksi dan anggarannya harus cepat," jelasnya. (Humas Jateng)

 


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu