SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan program "Tuku Lemah oleh Omah" (Beli Tanah dapat Rumah) di ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024.

Program milik Jateng yang telah dilaksanakan sejak 2020 itu, nantinya akan bersaing dengan berbagai inovasi dari provinsi-provinsi lain se-Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat memberikan sambutan pada acara Penilaian Tahap II PPD yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Inovasi Tuku Lemah oleh Omah adalah bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana, sehat, dan baru bagi masyarakat miskin dengan teknologi Rumah Sistem Panel Instan (Ruspin), sehingga rumah yang dibangun menjadi lebih efisien, tahan gempa, dan berkelanjutan.

Hingga kini, Pemprov Jateng sudah menyelenggarakan program Tuku Lemah oleh Omah di 33 kabupaten/kota. Di mana berbagai teknologi yang diterapkan dalam program itu, menjadi nilai lebih dan keunggulan bagi inovasi tersebut.

Salah satu contohnya, program ini memanfaatkan teknologi Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), yaitu produk sampingan dari pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yang memiliki banyak manfaat bagi konstruksi bangunan.

"Pada PPD tahun 2023, Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Terbaik pertama. Harapan kami, semoga (di tahun) 2024 ini, kami bisa mempertahankan prestasi tersebut," ujar Sekda di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng pada Selasa, 19 Maret 2024.

Tercatat sudah ada ribuan rumah yang berhasil dibangun dari program Tuku Lemah oleh Omah. Dalam kurun waktu tiga tahun, sejak 2020 sampai 2022, telah dibangun 639 rumah untuk warga miskin. Sedangkan pada tahun 2023, Pemprov Jateng membangun 681 rumah yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

Perlu diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD merupakan bentuk apresiasi dari Bappenas kepada daerah yang berhasil merencanakan, mencapai pelaksanaan, dan berinovasi pada pembangunan daerah.

"Agenda penilaian PPD diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jateng, dalam upaya meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan," kata Sekda.

Terkait pembangunan daerah, dalam setiap proses perencanaannya, Pemprov Jateng selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau para stakeholder, di antaranya DPRD Jateng; perwakilan dari kelompok rentan, seperti forum anak, disabilitas, dan perempuan; serta pihak-pihak terkait lainnya.