SEMARANG – Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, Pemerintah Provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jateng meraih Opini Kualitas Tinggi Pelayanan Publik pada tahun 2023 dari Ombudsman RI. 

"Penilaian dari Ombudsman di tahun 2022 adalah 97,14 persen dan sudah masuk zona hijau. Bahkan, untuk (tahun) 2023 sudah hijau semua,” ucapnya saat membuka Workshop "Penilaian Kepatuhan 2024" di Hotel Grand Candi, Kota Semarang pada Rabu, 22 Mei 2024.

Pada tahun 2023, nilai kepatuhan dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng sudah mencapai 100% dan masuk ke dalam zona hijau.

Sekda menyampaikan, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik akan berpengaruh terhadap penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan yang diberikan harus dilakukan dengan cepat, mudah, dan memiliki kualitas yang baik.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, Provinsi Jateng selalu langganan masuk dalam zona hijau pada penilaian pelayanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

"Oleh karena itu, Jateng harus tidak lagi puas dengan hasil hijau yang diberikan oleh Ombudsman, tetapi harus menuju level selanjutnya, yaitu level yang terkait dampak, bagi pencapaian kinerja makro pembangunan," katanya.

Menurutnya pencapaian kinerja makro pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama Pemprov Jateng. Maka dari itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan di sejumlah titik strategis pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, industri, dan lain sebagainya.