SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi terkait lahan yang akan digunakan dan sudah mengajukan proposal ke Kemensos.

"Informasi terakhir sudah dilakukan assessment (penilaian) terkait lokasi yang diajukan," ucapnya usai menghadiri Halalbihalal Paguyuban Pensiunan Pengelola Keuangan (P3K) Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Korpri Jateng pada Rabu, 16 April 2025.

Sekda menyampaikan, semua kabupaten/kota sudah mengajukan usulan dan sedang menunggu penilaian dari Kemensos. 

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat yang digagas Kemensos ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, pengawasan dalam pelaksanaan programnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga akan melibatkan masyarakat.

"Nantinya, untuk pendataan kami benar-benar mengharapkan masukan dari masyarakat, agar siswa yang masuk sesuai dengan harapan," ucapnya.

Pemprov Jateng akan menggunakan data kemiskinan yang dimiliki oleh Kemensos. Sebab, pendirian Sekolah Rakyat di Jateng menjadi salah satu upaya untuk menuntaskan kemiskinan. 

Berdasarkan laman Kemensos.go.id, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik dimulai pada April 2025 ini.

Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang terdata dalam desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan ke rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.