SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memimpin Rapat terkait Aduan Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Jateng.

"Akhir-akhir ini banyak aduan tentang PPPK sekolah-sekolah SMA, baik yang langsung kepada saya maupun ke Dinas Pendidikan," ucapnya di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng pada Rabu, 16 April 2025. 

Wagub menyampaikan, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Sebab, banyak aduan yang masuk, baik di sosial media maupun secara pribadi.

"Di Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Ini sudah kita rapatkan, kita carikan solusinya," katanya.

Wagub mengatakan, respons dan tindak lanjut atas aduan ini menjadi hal penting karena peningkatan di bidang pendidikan menjadi salah satu programnya bersama Gubernur Jateng.

"Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Khasanah, menambahkan, ada sekitar 600 aduan terkait penempatan yang tidak sesuai dengan pengajuan. Saat ini, Pemprov Jateng melalui Disdikbud dan BKD terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Ka Disdikbud membeberkan, hingga Selasa, 15 April 2025, diketahui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih menggodok terkait izin relokasi PPPK yang tidak sesuai dengan pengajuan.

"Kita berharap, minggu ini atau paling lambat minggu depan, itu sudah ada izin relokasi, sehingga pengajuan relokasi itu segera terealisasi, dan teman-teman PPPK ini segera mendapatkan jam dan ditempatkan sesuai dengan pengajuannya," ucapnya.